AbstrakPemberian kredit kepada nasabah Debitur, dapat menimbulkan kerugian atau risiko bagi bank selaku kreditur apabila hal-hal yang mendasar diabaikan. Untuk memperoleh keyakinan dan melindungi kepentingan bank, maka bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang dikenal dengan "5C". Namun dalam praktiknya penerapan analisis prinsip 5C ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal, bahkan ada kecenderungan bank memberikan kemudahan persyaratan kepada nasabah debitur, karena adanya tutuntan target yang harus dipenuhi bank.Kata Kunci : Prinsip 5C. Kredit, Perlindungan Bank. AbstractProvision of credit to Debtor's customers may result in loss or risk to the bank as creditor if the underlying matters are ignored. To gain confidence and protect the interests of the bank, the bank must make a careful assessment of the nature, capability, capital, collateral and business prospects of the debtor's customers, known as "5C". But in practice the application of 5C principle analysis has not been implemented maximally, even there is a tendency of banks to provide ease of requirements to the debtor's customers, because of the target that must be fulfill by bank.

AbstraksiPerbatasan negara merupakan perwujudan kedaulatan, di mana memiliki peranan penting di dalam menentukan kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, keamanan dan wilayah. Penentuan batas negara sebagian besar bergantung pada sejarah suatu negara (mulai jaman kerajaan hingga masa kolonial, politik hukum nasional/ hukum internasional.Pengembangan wilayah negara adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah negara juga mempunyai nilai strategis di dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini telah ditunjukkan akan pentingnya perbatasan negara demi mempertahankan kedaulatan serta menjadi faktor yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat, hubungan antara pusat dan daerah, perdamaian, ketertiban dan keamanan negara secara regional maupun internasional.Upaya mempertahankan wilayah harus lebih mendapat apresiasi dari pemerintah karena akan mendukung Negara Kesatuan RI.Kesadaran diantara negara-negara tentang perbedaan persepsi mengenai perbatasan negara telah mendorong negara-negara untuk mengembangkan sistem perbatasan negara yang sesuai dengan negara masing-masing, karena memiliki kaitan dengan proses pembangunan negara-negara untuk mencegah konflik internal dan bilateral.Kata Kunci : Perbatasan Negara, Kedaulatan, Hukum Internasional.

ABSTRAKRumah merupakan kebutuhan pokok manusia. Menangkap peluang kebutuhan akan rumah, developer ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Untuk menarik minat konsumen, supaya membeli produknya, salah satu cara yang digunakan developer dalam menawarkan rumahnya adalah melalui iklan. Namun, seringkali iklan yang disampaikan tidak jujur dan bahkan dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen. Oleh karena itu, konsumen perlu mendapat perlindungan hukum. Konsumen yang menderita kerugian akibat janji iklan yang tidak sesuai, dapat mengajukan gugatan kepada developer, dan menyelesaikan sengketanya baik melalui jalur di luar pengadilan, maupun melalui pengadilan.

Pekerja/buruh freelance terhadap wartawan selama ini masih belum mendapatkan perlindungan hukum terkait kesejahteraan yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja antara wartawan freelance dengan perusahaan media merupakan hubungan industrial dengan pemberian kerja yang batasi waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Disamping itu setiap pekerja mempunyai hak untuk membuat serikat pekerja dengan tujuan untuk menyeimbangkan kedudukan antara pengusaha dengan pekerja yang cenderung lebih lemah. Permasalahan hukum terjadi ketika eksistensi serikat pekerja freelance masih dianggap bukan sebagai pekerja melainkan sebagai mitra, sehingga serikat pekerja freelance tidak ada hubungan industrial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni dengan mengkaji persoalan hukum dengan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan serta literatur tekait hukum. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian bahwa pekerja freelancemempunyai hak untuk mendirikan serikat pekerja, karenanya pekerja freelance membuat perjanjian kerja bukan perjanjian mitra dan termasuk dalam hubungan industrial. Perlindungan hukum sesuai amanat UU Ketenagakerjaan dibidang ekonomi, sosial dan teknis harus dirumuskan regulasinya secara jelas agar perlindungan bagi pekerja freelance dapat terwujud. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Serikat Pekerja, Freelance, Wartawan

The relationship between customary law and national law in the context of developing national law is a functional relationship, meaning that customary law is the main source in obtaining materials needed for the development of national law. Customary law that is needed in the era of globalization or modern times is customary law that is adapted to the conditions and developments of the times, so that customary law shows a dynamic nature so that it can easily develop according to the times because it has universal values and legal institutions. Which is in the form of a modern statement. With this adjustment, it is possible that the purity of the application of the rules of customary law to become national law will experience a shift, as long as it is to enrich and develop national law, as long as it does not conflict with Pancasila and the 1945 Constitution.Keywords: Customary Law; National Law Development; Globalization.