Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan, serta efektifitas implementasinya dalam pengelolaan satuan pendidikan untuk menunjang pencapaian pendidikan nasional dan prioritas pembangunan di daerah.  Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan Focus Grup Disscusion (FGD), kuestioner, dan kajian data sekunder.  Hasil penelitian mnunjukkan, bahwa kebijakan pendidikan nasional belum dapat diterjemahkan dalam konteks daerah dan satuan pendidikan.  Sehingga praktik pendidikan belum dijalankan dengan memperhatikan kekhasan di satuan pendidikan dan prioritas pembangunan daerah. Temuan ini mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam menjabarkan kebijakan pendidikan nasional terutama diversifikasi kurikulum di daerah.  Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan pendidikan daerah perlu menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan sebagai bagian dari prioritas pembangunan di daerah sesuai dengan kekhasan lokal yang menjadi unggulan dalam rangka menerjemahkan kebijakan pendidikan pusat di daerah.