Penyusunan Peraturan Perundang-udangan termasuk produk hukum Daerah (Perda) hendaknya menyesuaikan dengan system pembentukan hukum Nasional berdasarkan ketentuan terbaru dalam UU No. 12 Tahun 2011, serta memperhatikan prosedur dan tata cara yang baik guna menciptakan hubungan (harmonisasi) antara regulasi satu dengan lainnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Perda Transparansi No 3 Tahun 2002 di Kota Gorontalo masih memiliki kekurangan dan kelemahan, khususnya dari latar belakang pembentukan yang belum memenuhi landasan dan asas penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk memuat landasan hukum (yuridis) aturan terbaru sebagai rujukan yakni ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Perda belum mengimplentasikan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menginginkan penyusunan setiap produk hukum berlandaskan filosofis, sosiologis dan yuridis yang semuanya tercantum dalam lembaran Naskah Akademik serta memperhatikan asas pemberlakuan aturan berdasarkan kronologis pengeluarannya yaitu Undang-undang baru menyampingkan undang-undang yang lama atau (lex posteriori derogat lex priori), dan asas tingkatan Hirarki yang di dalamnya memuat ketentuan peraturan rendah (Perda) tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat apabila isinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi ketertiban hukum dan menguatkan keberadaan serta eksistensi Perda Transparansi, maka hal yang perlu dilakukan adalah menyesuaikannya dengan sistem penyusunan hukum nasional berdasarkan undang-undang No. 12 Tahun 2011 serta memperhatikan landasan dan asas pembentukan peraturan daerah yang baik. Kata Kunci ; Perda, Landasan dan Asas, Peraturan, Perundang-undangan

Program dalam kegiatan ini berupa Penyuluhan Hukum Terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari perspektif Peraturan Perundang-undangan, Pendampingan Terhadap Masyarakat Dalam Penelusuran Potensi Desa dan Pendampingan terhadap masyarakat dan Aparat Desa dalam penyusunan rencana Pengelolaan Potensi Desa. Tujuannya adalah memberikan manfaat khususnya terhadap pengurus dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berlaku. Selain itu, memberikan manfaat dalam pengembangan kehidupan perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik, melalui penguatan tata kelola dan pemahaman pengurus terhadap pengelolaan baik secara administrasi maupun teknis BUMDes di Biluhu Timur, serta terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum, dengan menetapkan Biluhu Timur Sebagai Desa Binaan FH UNG. Hasil pelaksanaan kegiatan yakni terdapat masukan dalam hal kolaborasi dan pendampingan Perdes serta penyusunan AD/ART oleh Fakultas Hukum, tindak lanjut pelatihan aplikasi BUMDES serta masukan terkait data potensi yang dapat dikelola melalui Usaha BUMDes yaitu Pasar Ikan yang dibentuk melalui Perdes termasuk masukan terhadap litigasi bencana di desa dan Perdes Pencegahan Stunting. Pengelolaan Potensi Ikan menjadi salah satu usaha BUMDes dapat dilakukan dengan membentuk Perdes terlebih dahulu sehingga menjadi wadah Desa untuk melakukan usaha khususnya bidang ekspor ikan.

The presence of a local regulation containing religious teachings has recently been challenged in the form of criticism, which considers that the existence of this regulation product is a form of discrimination and is not effectively implemented. The results of the study, Gorontalo Province, dubbed "Serambi Madinah", the majority of the population is Muslim, putting religion as the main thing in the affairs of life. The urgency of the teachings of Islam in the formation of legal products in Gorontalo is based on several things, in addition to being considered a local wisdom, the law instead presents justice, prosperity and prosperity for its people and serves as a benchmark for how to live a national life based on Pancasila without violating the value of tolerance towards other people. Local regulations based on religious teachings also contain solutions to overcoming the problems of poverty, economic, social and cultural areas that originate from the Qur'an where the teachings are for the salvation of humanity from moral damage. Therefore, it is important to present regulations containing the content of Islamic teachings as a form of preventive and repressive measures for all forms of crime and deviant behavior. Islamic teachings are considered important to be the substance, in addition to supporting parents to provide assistance to children's activities, it also supports the government in carrying out its duties and responsibilities in social affairs.

Through access to regional autonomy, the desire of various regions to formulate Islamic law into their laws and regulations in order to fulfill rights and obligations and respond to various problems of society becomes more open. Therefore, the purpose of this research is to reveal how the function of Sharia Regional Regulations in the implementation and fulfillment of basic service duties of local government, especially from the aspects of education and socio-culture in Gorontalo Province. This type of research includes normative legal research supported by empirical data, which examines comprehensively and analytically the primary and secondary legal materials, using statute approach and case approach. The result of the research indicates that the existence of these regional regulations is one of the provisions ensured in Law no. 23 of 2014 on Local Government and Government Regulation Number 38 of 2007 on the Division of Government Affairs, between the Provincial Government and Regency/Municipal Government. The regional regulations drafted and compiled by the Gorontalo provincial government actually assure harmony of life, security, and order. As it is in the field of one's religious education. The existence of the Regional Regulation of Reading and Writing Al-Qur'an in Gorontalo is able to embody the desire of students to develop their education to higher level, as a condition for entering the next school level. Meanwhile, from the socio-cultural aspect, the existence of Regional Regulations on the Prohibition of Gambling, Prostitution, and Liquor, helps the government create order and tranquility in people's lives, maximize regional potential and development, especially with regard to local wisdom. Therefore, the Regional Government requires to implement and maximize the provisions of sharia regional regulations in order to support development, especially those related to basic services in various aspects, in order to maximize the regional potential and local wisdom.

Program dalam kegiatan ini berupa Penyuluhan Hukum Adat dengan topik “Optimalisasi Pemahaman Hukum Adat Masyarakat Pesisir Guna Membangun Kesadaran Hukum Adat di Daerah Gorontalo”. Tujuan lain kegiatan pengabdian adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi berkaitan dengan keberadaan hukum adat serta potensi di Desa Botubolu’o. Pengetahuan diberikan khususnya bagi masyarakat dan generasi muda dalam memahami kedudukan serta pentingnya hukum adat ditengah masyarakat. Selain memberikan manfaat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, program yang dilaksanakan juga untuk meningkatkan partisipasi desa dalam menjaga adat serta budaya Gorontalo sebagai bagian dari usaha mendukung Gorontalo sebagai salah satu daerah adat di Indonesia. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pelatihan tarian adat bagi siswa-siswi baik SD, SMP maupun SMA, serta Pembentukan Kelompok Pemuda Pencinta Budaya Desa Botubolu’o. Kegiatan ini dilakukan sebagai bekal untuk menguasai tarian adat bagi generasi mendatang di desa Botu Bolu’o. Selain kesadaran hokum masyarakat, tujuan lain pelaksanaan kegiatan pengabdian ialah membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi khususnya kawasan pesisir laut guna pengembangan desa ke depan, serta terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG.