Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan geografis keadaan budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten, kemudian mengungkapkan secara cermat tentang budaya hukum perubahan kehidupan Masyarakat Baduy, juga menganalisis budaya hukum adat di Indonesia,  menganalisis atas penyebab perubahan-perubahan hukum atas kehidupan kekerabatan Suku Baduy Provinsi Banten sebagai bagian suku Sunda di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang berkaian dengan sistem budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten di Provinsi Banten. Hasil penelitian antara lain; dalam Kampung Suku Baduy  masih berada bagian dari suku Sunda yang secara umum tidak terlalu banyak berbeda pada suku Sunda lainnya. Secara khusus yang membedakan  Suku Baduy Provinsi Banten dengan suku Sunda lainnya adalah cara-cara berpakaian dan pelaksanaan tradisi sebagai bagian budaya hukum yang masih teguh memegang budaya hukumnya yang bersumber dari kebiasaan akar tradisi leluhur mereka yang masih dijaga baik. Budaya hukum terhadap perubahan berkehidupan masyarakat Masyarakat Baduy  telah terikat tradisi adat perkawinan internal dan budaya hukum tradisi mereka yang mutlak dijaga secara murni. Budaya hukum atas berkehidupan hukum adat masih memproritaskan hukum adat dan hak ulayat yang hampir punah sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, ternyata Suku Baduy Provinsi Banten mampu mempertahankan eksistensinya dari pengaruh kemajuan bangsa. Perubahan tatanan budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten terhadap ronrongan pergaulan secara eksternal termasuk mengikuti pola-pola berprilaku pada masyarakat luar, termasuk penerimaan alat  kemunikasi informasi seperti menonton televisi, juga menganjurkan sekolah kalangan muda sepanjang tidak merusak tatanan budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten yang mutlak harus dijaga keberadaan dan kelestariannya. Sedangkan dari sisi, sarananya   Pemda Jawa Barat  berkewajiban untuk mempertahankan budaya hukum masyarakat suku Sunda termasuk Suku Baduy Provinsi Banten dari ancaman kepunahan dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk menjadi bagian tujuan wisata, karena tanpa dukungan pemerintah tidak maksimal mendatangkan devisa wisatawan yang datang secara individu.

No abstract

With the enactment of Law No. 2 year 2012 on Land Procurement for Public Interest and Development, it raises the issue of agrarian conflict specifically for mineral and coal mining areas. It makes the right of the people in a weak position, where the community must move out of their land area of ownership under the pretext of compensation without the appropriate pattern of mining business permits. The absence of provisions on the regulation of the amount of compensation, and they are not involved at all in the decision making of the mining business. The granting of compensation rights and the ease of using the mining area will lead to prolonged agrarian conflicts, especially on land tenure issues, mining business, spatial problems resulting in environmental damage. The purpose of this research was to find out solutions to mining problems by prioritizing people's rights to land without causing public losses and harming mining business. In addition, to find out a legal solution by conducting an analysis to the government policy against the applicable legislation, without causing harm to the community and the occurrence of overlapping regulations. The research method used in this research was normative law research. The library materials were as basic data which in legal research science, the data were classified as secondary data. Thus facing agrarian conflicts that can never be resolved to date, the need for a Government Policy committed strongly to overcome the main problem, namely by not neglecting the rights of the community in obtaining compensation in accordance with the objectives of Article 33 of the 1945 Constitution and Article 3 of Law No. 2 of 2012 that the procurement of Land for Public Interest aims to provide land for the implementation of development in order to improve the welfare and prosperity of the nation, state and society while maintaining the legal interests of the Eligible Party.