Artikel ini menganalisis bagaimana pendefinisian penodaan agama oleh masyarakat mayoritas yang terjadi pada kasus pasal penodaan agama yang menjerat Meliana di Tanjung Balai sesuai dengan perspektif Teori Konflik milik Richard Quinney. Beberapa produk hukum di Indonesia masih memberikan kelompok mayoritas kekuatan untuk mengopresi hak-hak minoritas, salah satunya adalah Pasal Penodaan Agama. Padahal, hak atas kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak konstitusional yang sudah diatur dalam UUD 1945. Lalu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur sebagai metode pengumpulan data primernya. Setelah melakukan penelitian, temuan yang dihasilkan adalah tuduhan penodaan agama pada Meliana didefinisikan oleh masyarakat yang menganut agama mayoritas di Tanjung Balai, yaitu umat Islam yang mengalami religious insult. Mereka memiliki kewenangan untuk melaporkan Meliana kepada pihak berwajib karena hukum sudah mengakomodasi pelaporan untuk tindakan tersebut lewat Pasal 156a KUHP. Pasal tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat mayoritas yang memiliki kekuatan untuk memenjarakan Meliana karena maksud dari mengandung sifat permusuhan adalah isi pernyataan yang Meliana sampaikan dinilai oleh penganut agama yang bersangkutan sebagai memusuhi agamanya.