Cryoprotectant is the crucial factor in the cryopreservation process. In general, there are two types of cryoprotectant, permeating and non‐permeating cryoprotectants. Dimethyl sulfoxide (DMSO) and egg yolk are common permeating and non‐permeating cryoprotectants respectively. Hence, the objective of the present study was to determine the best proportion of DMSO and egg yolk for the cryopreservation of Rasbora tawarensis sperm. A completely randomized experimental design was used in this study which involves two types of cryoprotectant and their combination at different concentrations, namely 5% DMSO, 5% egg yolk, 5% DMSO + 5% egg yolk and 2.5% DMSO + 2.5% egg yolk. Every treatment was conducted in three replicates. Combination of 5% DMSO + 5% egg yolk gave the best results cryoprotectant treatment had significant effects on sperm motility, fertilization and hatching rate of the R. tawarensis eggs (p < .05). It is concluded that the best proportion of cryoprotectants for sperm cryopreservation in this species is 5% DMSO + 5% egg yolk.

Masih banyak orang yang terkesan terjebak saat mereka berhadapan dengan hukum hanya karena penggunaan bahasa Indonesia yang belum tepat. Hal ini dapat ditemui dalam sebuah penyelesaian kasus persidangan perdata.  Pada penyelesaian perkara perdata sering ditemui pada istilah yang hanya diketahui oleh lembaga peradilan. Misalnya pada kata paten atau penggunaan bahasa asing seperti force majeure dan seiendes-sollen yang membuat orang awam sulit mengerti arti kata tersebut sehingga mengkibatkan maksud lain dari arti yang sebenarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginventarisasi dan mendeskripsikan karakteristik bahasa yang baik dan benar dalam bidang hukum yang digunakan dalam penyelesaian kasus persidangan perdata serta pengaruhnya terhadap dunia hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan campuran, yaitu menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, dengan teknik penyebaran angket dan studi pustaka.  Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa ciri khas penggunaan tuturan bahasa hukum, struktur bahasa indonesia yang baik dan benar,dan pengaruh dari penggunaan bahasa hukum terhadap hasil penyelesaian perkara. Karakteristik tersebut diantaranya : pertama, penggunaan istilah asing oleh para praktisi hukum. Kedua, penerapan penggunaan bahasa indonesia yang baik dan benar yang perlu diterapkan oleh semua rakyat indonesia. Sehingga kelak akhirnya , suatu perkara dapat diselesaikan dengan menciptakan keadilan bagi semua pihak Kata Kunci : Bahasa Indonesia, Hukum,Mediasi,Perdata

This study aims to understand and determine the implementation of the duties of supervisory judges and observers in fostering female prisoners in Class II B Women's Prison in Jambi. To understand and know the supervisor and observer judges in the development of female prisoners in Class II B Women's Prison in Jambi. The results obtained in this study show that the implementation of the duties of supervisory judges and observers in fostering female prisoners at Class II B Women's Prison in Jambi is to ensure that judges' decisions are carried out according to law. The contribution of supervisory judges and observers in fostering female prisoners at the Class II B Women's Prison in Jambi ensures that the rights of female prisoners are protected in accordance with Article 14 of the Correctional Law.   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Untuk memahami dan mengetahui hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Hasil Penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi yakni memastikan putusan hakim dilaksanakan sesuai undang-undang. Adapun kontribusi hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi memastikan hak-hak narapidana wanita terlindungi sesuai pasal 14 UU Pemasyarakatan.