Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai hak yang terkuat yang berlaku. Salah satu bentuk penghormatan terhadap hak-hak selaku pelanggar hukum sebagai bagian dari warga negara, adalah  diaturnya ketentuan tentang asas-asas hukum acara pidana nasional, yang memuliakan harkat dan martabat manusia, yang disangkakan, didakwakan dan/atau dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum pidana. Untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan yang cepat, KUHAP mengatur sejumlah ketentuan, antara lain mengenai batas waktu penahanan. Dengan adanya penetapan batas waktu penahanan, proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh sidang pengadilan, diharapkan dapat berlangsung secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun ditemui adanya norma yang kosong (vacuum of norm) di dalam KUHAP terkait pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terdapat yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak dikenakan penahanan. Kekosongan norma hukum tersebut sangat berpotensi melemahkan penegakan hukum karena menimbulkan ketidak-pastian hukum, ketidak-adilan hukum, dan ketidak-manfaatan hukum di tengah masyarakat.