The product of the land registration process is a certificate of title granted to the right holder. The certificate according to Government Regulation No. 24 (2007: 34-35), ruang angkasa juga termasuk di dalamnya, dimana di atas bumi dan air mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan mengembangkan kesuburuan bumi, air serta kekayaan alam dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut.Lebih lanjut, produk (output) dari suatu proses pendaftaran tanah adalah sertipikat tanda bukti hak yang diberikan kepada pemegang haknya. Sertipikat

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum adalah peralihan status hak atas tanah dari pihak pemilik tanah kepada pihak instansi yang membutuhkan tanah dengan mekanisme ganti rugi. Eksistensi hak komunal masyarakat hukum adat (MHA) atas tanah penting untuk dipertanyakan dalam kaitan pengadaan tanah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normatif research) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistisyang memggunakan data skunder. Prosedur pengumpulan datanya adalah berupa dokumentasi catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya yang bertalian dengan identifikasi masalah baik secara cara offline maupun onlineyang kemudian dianalisa melalui metode analisa konten (centent analysis method) dengan fokus padapermasalahan tentang bagaimana eksistensi hak komunal MHA dalam undang-undang pengadaan tanah? dan bagaimana pengadaan tanah yang objeknya hak komunal?.  Dari hasil penelitian diketahui bahwa UU No.2/2012  tidak mengatur secara khusus tentang objek pengadaan tanah yang berasal dari hak ulayat atau menurut Permen ATR /Ka. BPN No.10/2016 disebut hak komunal, eksistensi hak komunal terlihat dalam UU Pengadaan tanah  dalam penjelasan Pasal 40 UU No.2/2012 yang menegaskan bahwa yang berhak menerima ganti rugi antara lain MHA. Sedangkan untuk pegadaan tanah yang objeknya hak komunal (hak ulayat) dilaukan melalui mekanisme ganti kerugian yang ‘layak dan adil” dengan cara; pemberian tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Circular work from home for land office employees needs to be examined whether there is a change in the mechanism in legal certainty of land registration during the Covid-19 pandemic, whether the process of measuring land and signing witnesses whose land borders comply with health protocols outside the land office, especially in the field. The issues that will be studied are the implementation of the land registration process during the Covid-19 pandemic and legal certainty in the implementation of the land registration process during the Covid-19 pandemic. The results show that the land registration process during the Covid-19 pandemic is still the same as before this outbreak, and regarding legal certainty, there are no specific rules regarding the obligation to comply with health protocols when undergoing the land registration process, especially in the field.

No abstract

During the Covid-19 pandemic and the new normal era, it became a separate challenge in resolving land cases by the National Land Agency (BPN). This condition is an opportunity as well as a challenge for the Ministry of ATR/BPN in carrying out its duties as an authorized official in its field. This writing uses legal research methods according to normative law. This type of research used in this writing is library research. Based on the results of the research, it is known that the settlement of land cases by the BPN is currently carried out based on Regulation Number 11 of 2016 as an effort to guarantee legal certainty and justice related to control, ownership, and use of land. One of the steps taken was mediation to reach an agreement, a peace agreement based on current events made mediation mandatory for the parties. That the opportunities and challenges for the BPNin resolving land disputes in accordance with the objectives of the new standard will be changed by the BPN. For this reason, it is necessary to conduct an assessment of opportunities and challenges for them. The Ministry of ATR/ BPN in solving and handling land cases in the new normal era like now.