Presiden Negara Republik Indonesia telah menetapkan secara resmi bahwa pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam.Penetapan tersebut dinyatakan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.Pada saat pandemi ini para wajib pajak berhak untuk mendapatkan haknya karena telah ikut dalam memberikan sumbangan untuk penanggulangan covid-19.Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah kajian yuridis terhadap pemungutan pajak penghasilan (PPh) badan kepada wajib pajak pada masa pandemi covid-19. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dan hasil dari analisis terhadap permasalahan ini adalah Pemerintah pusat lebih cermat dalam mempermudah wajib pajak badan khususnya yang telah beritikad baik dalam menyumbang untuk kepentingan penanggulangan pandemi covid-19 yaitu dengan pemberian insentif pajak dimana insentif pajak tersebut berupa pengurangan besaran pajak penghasilan terhadap wajib pajak berupa badan. Asas-asas dalam sistem perpajakan nasional harus direpresentasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah, bahwa pemungutan pajak pada akhirnya mencerminkan penguatan ketahanan ekonomi nasional serta membantu dalam percepatan pembangunan nasional, Pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

The Board of Directors, and the Board of Commissioners. The Board of Commissioners is one of the organs in a Limited Liability Company (PT) and has a very important role. The Board of Commissioners has the duty and authority to supervise in general or specifically in accordance with the articles of association and provide advice to the board of directors as stipulated in Article 108 paragraphs (1) and (2), as well as Article 117 paragraph (1) of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The focus that will be studied in this research is the participation of the board of commissioners in the operational management of a Limited Liability Company (PT). This research is a normative legal research, with a statute approach. The results of the study explain that based on the articles of association or the decision of the GMS, the board of commissioners can take actions to manage a Limited Liability Company under certain circumstances for a certain period of time. This provision authorizes the board of commissioners to manage a Limited Liability Company in the absence of a board of directors, among others when all members of the board of directors have a conflict of interest with the Limited Liability Company, or if all members of the board of directors are absent or temporarily dismissed.How to cite item: Retno, S. (2022). Keikutsertaan Dewan Komisaris Dalam Pengurusan Operasional Perseroan Terbatas. Jurnal Cakrawala Hukum, 13(1). doi:10.26905/idjch.v13i1.7693.