How is business competition in the digital era according to the perspective of business competition law. How is the process of marketing goods and services in the face of business competition in the current digital era. This type of research is a sociological legal research. In terms of mergers and acquisitions (M&A), a creative start-up concept may have huge economic advantages. Although the turnover generated by this startup is minimal, it is considered quite attractive for investors (acquirers). In order to be able to assess this type of M&A transaction, the task of notifying the competition authority is no longer limited to a set of thresholds, but must also include a high transaction value. Parties in Internet-Based Sale and Purchase Transactions Electronic buying and selling transactions are identical to traditional buying and selling transactions carried out in the real world, except that the parties do not meet in person but communicate via the Internet. Abstrak Bagaimana persaingan usaha pada era digital menurut persepektif hukum persaingan usaha. Bagaimana proses pemasaran produk barang dan jasa dalam menghadapi persaingan usaha pada era digital sekarang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Hal merger dan akuisisi (M&A), konsep bisnis rintisan yang kreatif mungkin memiliki keuntungan ekonomi yang besar. Meski omset yang dihasilkan oleh perusahaan rintisan ini sangat minim, hal ini dinilai cukup menarik bagi investor (acquirer). Untuk dapat menilai jenis transaksi M&A ini, tugas untuk memberi tahu otoritas persaingan tidak lagi terbatas pada serangkaian ambang batas, tetapi juga harus mencakup nilai transaksi yang tinggi. Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Berbasis Internet Transaksi jual beli elektronik identik dengan transaksi jual beli tradisional yang dilakukan di dunia nyata, kecuali para pihak tidak bertemu secara langsung melainkan berkomunikasi melalui Internet..

AbstrakTujuan penelitian ini untuk menjelaskan dampak kebijakan RTRW terhadap iklim investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa fenomena fundamental yang mempengaruhi iklim investasi di Provinsi Riau. Belum selesainya RTRW berdampak besar terhadap investasi karena setiap investasi membutuhkan lahan/lahan. Sampai saat ini, Perda RTRW Provinsi Riau belum terbentuk, karena masih ada status resolusi masalah hutan di Kementerian Kehutanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2001 sudah memulai melakukan revisi terhadap Perda Nomor 10 Tahun 1994 tersebut. Tetapi, sampai dilakukannya penelitian ini Perda RTRW Provinsi Riau belum ditetapkan, karena memang masih ada penyelesaian masalah status kawasan hutan di Kementerian Kehutanan. Tentunya, Pemerintah Daerah Provinsi Riau termasuk daerah kabupaten/kota di Riau tidak berani mengambil risiko hukum menerbitkan izin baru untuk investasi perkebunan. Upaya yang dilakukan di tengah ketidakpastian kebijakan RTRW terhadap investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau dapat dikatakan hanya menunggu pengesahan Perda RTRW Provinsi Riau. ____________ Kata Kunci: RTRW, Investasi, Perkebunan AbstractThe purpose of this study is to explain the impact of RTRW policy on investment climate in the field of plantation business in Riau Province. This research uses sociological law research method with empirical approach. The result of this research can be explained that fundamental phenomenon influencing investment climate in Riau Province. The unfinished RTRW has a major impact on investment because every investment requires land. Until now, Riau Province RTRW regulation has not been established yet, because there is still the status of forest problem resolution in the Ministry of Forestry. This research concludes that the Government of Riau Province in 2001 has started to revise the Regulation No. 10 of 1994. However, until this research, Riau Province RTRW regulation has not been established yet, because there is still a solution to the status of forest area in the Ministry of Forestry. Of course, the Riau Provincial Government, including the districts / municipalities in Riau, dare not take legal risks issuing new licenses for plantation investment. Efforts made in the middle of the policy discretion RTRW investment in the field of plantation business in Riau Province can be said just waiting for ratification of RTRW Perda Riau Province.

The objectives to be achieved in this research are to explain about the implementation of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City; and Describe the obstacles faced by the Pekanbaru City government on the implementation of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City. This research method is qualitative, this type of research is sociological legal research, which is to focus more on the fulfillment of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City based on Riau Province Regional Regulation number 18 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Persons with Disabilities. The results and discussion in this study are that the implementation of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City has not been implemented properly. This can be seen from the not yet fully available physical accessibility, which is carried out on public facilities and infrastructure as well as the environment, transportation which includes accessibility to public buildings; means of worship; public road; gardening; tourist attraction; and a public cemetery in Pekanbaru City. Barriers to the implementation of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City are the lack of commitment from the local government and the lack of budget provided for the fulfillment of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City.

Akuisisi dapat diartikan sebagaipengambilalihanyangmerupakan perbuatan hukumyang dilakukan oleh badanhukum atau orang perseoranganataumengambilihsahamperseroan yang mengakibatkanberalihnya pengendalian atasperseroantersebut.Denganakuisisi, dua atau lebih badanusaha tetap eksis secara hukumdan badan usaha yang palingbesar menjadi induk perusahaan.Proses akuisisi hanya mengubahstatus pemilik saham yaituberalih dari pemegang sahamperseroan terakuisisi kepadapemegang saham pengakuisisi.Jadi perubahan yang timbulbukan pada status perseroantetapi pada pemegang sahamKata Kunci : Akusisi, saham, perseroan terbatas

In the implementation of the tender offer to be achieved the main goal is to provide equal opportunities for all bidders, resulting in the most affordable price with output/output optimal and effective manner. Through the mechanism of the tender offer as far as possible avoided the opportunity to perform a conspiracy between competitors, or between bidders with the auction organizers. In Article 3 of Presidential Decree No. 80 of 2003 regulating the Guidelines for Procurement of Government Goods/Services that in order to procure good/services shall be applied on various principles, among others Efficient, Effective, open and competitive, Transparent, Fair/non-discriminatory, and Accountable. Atmosphere of healthy competition should be created, and this atmosphere should begin to appear in the tendering process, a competitive tender procedure, open and not limited to providing opportunities for possible for participants who desire/interest in following the activities of procurement/tender.AbstrakDalam pelaksanaan penawaran tender tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output/keluaran yang optimal dan berhasil guna. Melalui mekanisme penawaran tender sedapat mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi di antara para pesaing, atau antara penawar dengan panitia penyelenggara lelang. Dalam Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa wajib diterapkan berbagai prinsip, antara lain Efisiensi, Efektif, Terbuka dan bersaing, Transparan, Adil/tidak diskriminatif, serta Akuntabel. Suasana bersaing secara sehat harus diciptakan, dan suasana seperti ini harus mulai nampak dalam proses tender, prosedur tender yang kompetitif, terbuka dan tidak terbatas untuk memberikan peluang sebesar mungkin bagi para peserta yang berkeinginan/berminat mengikuti kegiatan pengadaan/tender.