Konsep Safe Community merupakan salah satu upaya dalam mencegah kesakitan, kecacatan dan atau kematian akibat kegawatdaruratan sehari-hari, bencana maupun korban massal yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Kota Semarang telah menerapkan Konsep Safe Community sejak tahun 2017, namun belum berjalan dengan optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi konsep Safe Community penanganan kegawatdaruratan sehari-hari di Kota Semarang. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif yang dilakukan pada bulan Agustus hingga Desember 2022 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentsi. Informan penelitian ini adalah dua belas orang yang berasal dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas komunikasi dan informatika (112), organisasi kemanusiaan, Kecamatan dan Kelurahan. Teknik Pengolahan dan Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode Content Anaysis (Analisis isi). Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menghambat Safe Community penanganan kegawatdaruratan sehari-hari di Kota Semarang adalah jumlah dan kompetensi tenaga medis sebagai trainer dan relawan sebagai tim kelurahan tanggap darurat medis belum tercukupi, ketersediaan sarana prasarana masih terbatas terutama ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP), kualitas koordinasi lintas sektor yang belum optimal serta belum dilaksanakannya monitoring dan evaluasi. Kesimpulan penelitian ini adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana, koordinasi lintas sektor yang optimal dan adanya monitoring evaluasi menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan Safe Community penanganan kegawatdaruratan sehari-hari di Kota Semarang.

Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) merupakan kewajiban setiap pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan kegawatdaruratan di Indonesia. Salah satu upaya penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat darurat terpadu (SPGDT) adalah pembentukan Public Safety Center (PSC). Jumlah Kabupaten/Kota yang telah membentuk Public Safety Center (PSC) sebanyak 276 dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia.  Namun dalam pelaksanaan Public Safety Center (PSC) pada masing-masing kabupaten/kota di Indonesia menghadapi banyak kendala dan hambatan. Tujuan dari literatur review ini adalah untuk menggambarkan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Public Safety Center (PSC) di Indonesia dalam rangka mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan di masyarakat.  Metode literatur ini dilakukan dengan pendekatan narrative review. Pencarian database yang digunakan melalui ScienceDirect, ProQuest, Cambridge Core, Portal Garuda, Springer Link dan Google Cendikia dengan kata kunci serta kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah ditetapkan. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang mendukung implementasi Public Safety Center (PSC) di Indonesia adalah adanya kebijakan pemerintah daerah, sumber daya ( sumber daya manusia dan sarana prasarana), anggaran, pedoman pelaksanaan (SOP), peran lintas sektor dan peran serta masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa implementasi Public Safety Center (PSC) di beberapa kabupaten/kota di Indonesia masih belum berjalan dengan baik karena belum menerapkan faktor-faktor pendukung  dalam pelaksanaannya yaitu faktor sumber daya manusia (SDM) , infrastruktur- sarana prasarana, pengetahuan dan respon masyarakat, teknologi-informasi, komunikasi tim, sosialisasi, lintas sektor, anggaran, ketersediaan SOP