Kekerasan dan pelecehan seksual merupakan bagian dari diskriminasi seksual, berbagai negara telah membuat peraturan agar tidak lagi terjadi seksisme dan diskriminasi gender dalam dunia pendidikan. Namun sayangnya masih banyak sekali laporan mengenai terjadi pelecehan seksual dalam dunia pendidikan, khususnya di perguruan-perguruan tinggi. Perlu adanya aturan ataupun kebijakan serta wadah aman untuk mencegah dan upaya penanggulangan kekerasan dan pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat berdasarkan teori pengetahuan dengan menggunakan tingkat pengetahuan di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin mengenai kekerasan seksual dengan menggunakan teori pengetahuan berdasarkan tingkat pengetahuan yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fenomenologi dan bersifat Indepth Interview. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai 11 orang informan. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukan bahwa informan penelitian berdasarkan tingkat pengetahuan tahu masih belum mengetahui pasti mengenai kekerasan dan pelecehan seksual, sedangkan untuk tingkat pengetahuan memahami, aplikasi, analisis, evaluasi sudah cukup mengetahui. Dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan terkait kekerasan dan pelecehan seksual, serta mengharapkan kepada pihak perguruan tinggi untuk dapat membentuk satuan tugas (satgas) kelembagaan perlindungan perempuan juga melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kekerasan dan pelecehan seksual.

This study examines the impact of local tax, local retribution, and capital expenditure on the local own-source revenue of the Bengkulu Regency from 2013 to 2017. This study utilizes the actual data of the actual local government budget from the Indonesian Audit Board. 50 data from 10 cities were sampled representing Bengkulu Regency. This study uses multiple regressions to examine the effect. The result shows that local tax and capital expenditure have a positive significant effect on Local Own-Source Revenue, while local retribution does not affect.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima namun penerapannya belum dirasakan sepenuhnya oleh setiap masyarakat di Indonesia, salah satunya pada masyarakat di Palembang. Pelaksanaan peraturan tersebut dilakukan secara yuridis dan institusional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosio-legal dan pendekatan konseptual dengan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui penelitian secara langsung di Pasar 16 Ilir Kota Palembang mellaui studi kepustakaan dan wawancara pada Dinas Perdaganga serta Satpol PP Kota Palembang dengan analisis deskriptif kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi Perpres Nomor 125 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Palembang belum sepenuhnya berjalan baik. Penegakan Hukum Terhadap Koordinasi di Kota Palembang setelah Perpres Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Palembang kawasan pasar 16 ilir dilakukan dengan memberlakukan sanksi administrasi.