The book data information system at the Aceh Provincial Language Center still uses conventional methods in book data collection. The large number of printed manuscripts that were entered and the transaction process caused many difficulties in controlling bookkeeping. In addition, data processing also takes a long time. From the background description, the authors define the problem only in how the E-library Database Management System at the Aceh Provincial Language Headquarters and the design of the E-library Database Management System at the Aceh Province Language Center Office are web-based. The purpose of the discussion is to find out the E-library Database Management System at the Aceh Provincial Language Headquarters and to design a web-based E-library Database Management System at the Aceh Province Language Headquarters. For the perfection of this report, the authors collected data using several data collection methods, including using field studies and literature studies. The E-library Database Management System makes it easy for the Aceh Provincial Language Headquarters to evaluate the handling of e-libraries and with this application, it can overcome problems that exist at the Aceh Provincial Language Head Office because it speeds up reporting and reduces human errors.

Peralihan hak atas tanah di indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini belum memiliki pengaturan yang tidak begitu jelas dalam sistem hukum positif di Indonesia. berkaitan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan untk untuk menelusuri sejarah pengaturan dan perkembangan terkait peralihan hak atas tanah di Indonesia  dengan coba menjawab perumusan masalah: Bagaimanakah perbedaan mekanisme peralihan hak atas tanah melalui perjanjian baik sebelum dan sesudah diberlakukan UUPA? Dan Bagaimanakah sistem peralihan hak atas tanah jika dilihat dari abstract system dan causal system peralihan hak kebendaan sebelum dan sesudah berlakunya UUPA?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, analytical approach, dan comparative approach. Peralihan Hak atas tanah sebelum diberlakukan UUPA, khususnya pada saat zaman pendudukan Belanda, pengaturan peralihan hak atas tanah secara tertulis tunduk kepada ketentuan Overschrijvings Ordonantie 1834. Untuk peralihan hak atas tanah, perpindahan/balik namanya harus melalui overschrijving ambtenaar. Jika melihat konsep dan pola yang diterapkan dalam peralihan hak atas tanah sebelum diberlakukan UUPA maka sangat jelas pola yang diterapkan dalam menentukan keabsahan peralihan hak atas tanah adalah pola campuran mix causal-abstract system. Berbeda dengan hal tersebut, setelah diberlakukan UUPA, peralihan hak atas tanah secara normatif mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan akta PPAT sehingga konsepnya ini lebih dekat dengan konsep abstract system.

The study of degraded areas n the pattern of ecosystem restoration in the wildlife comma area of the Takalar district is a study that examines the location of degraded sites in wildlife reserves before ecosystem restoratioan activities in the area. This study aims to identify the extent of degraded sites, know the type of damage that occurs in a degraded location and determine the recovery pattern to be implemented. The area of degradation in the wildlife reserve in Takalar district is 298.84 ha, from the results of visual identification/image in 2016 then conducted direct measurement of wildlife sanctuary Ko'mara with an area of 122.65 ha. Determination of the type of damage to the degraded site is done by inventory of stand to determine the number of nature regeneration/seedlings, stable diameter 10 cm to 20 cm and stands ≥ 20 cm in diameter. The result of the stock inventory shows the type of damage to the degraded location in the Ko'mara wildlife reserve of Takalar district is moderately damaged with plant enrichment recovery pattern.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim serta akibat hukumnya dalam Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah (1) Akibat hukum perjanjian yang dilakukan para pihak pelaksana arisan online yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara tergugat dan penggugat, dimana pihak tergugat berhak mendapatkan uang dari pembayaran slot arisan online tersebut, dan kewajiban dari penggugat adalah menyetorkan uang arisan online tersebut kepada tergugat.(2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm adalah berupa fotocopy kwitansi bukti pembayaran arisan online, serta mengacu pada pasal 1338, 1238, 1239 KUH Perdata dan memutus perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan  verstek (pasal 149 Rbg).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. Gerbang NTB Emas dalam program paket bisnis Mahadesa (Trade and Distribution Center) dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kontraktual perjanjian kerjasama Trade and Distrubution Center antara BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak dengan PT. Gerbang NTB Emas. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak dengan PT. GNE dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk kontrak kerjasama MINITDC. Penyelesaian sengketa pada perjanjian kerjasama antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. GNE yaitu dengan cara melakukan upaya hukum di luar pengadilan (non litigasi) yakni melalui negosiasi. Hasil dari negosiasi tersebut dituangkan pada kontrak kerjasama MINITDC yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, adapun kesepakatan para pihak bahwa apabila masalah wanprestasi terjadi maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Jika penyelesaian musyawarah tidak dapat tercapai, maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia.