The article aims to examine the impact of Covid-19 on the community's economy and village development. The village always gets help, leads to circumstances or gives birth to the village losing its identity. The loss of the village's identity is proven by the existence of whatever is required by the government in its transmission, it must get rewards in the form of material. The basic problem is how to fulfill the economy as a basic human need in order to carry out activities in the world in order to fulfill welfare, safety. The relationship between village democracy with the direction of the economy and village development which is an inseparable unit. Democracy influences the handling of Covid-19, is a real test of the results of village democracy in realizing the economy and development. The research is intended to understand the impact of outbreaks on the village economy, rural development that is sweeping the world. The views of the village community have experienced a crisis of confidence, due to the role played by the central and regional governments that do not pay attention to the village as an independent government losing its identity. For the sake of the realization of a village democracy in the field of economy and development, ideally building the character of a society free from dependency.

Pemikiran the king can do not wrong dapat dikatakan sebagai alat kekuasaan penguasa untuk merekayasa warga negara. Produk hukum Indonesia saat ini telah terkontaminasi oleh pemikiran tersebut. Tidak heran warga menginginkan keseimbangan politik hukum untuk menuntuk keadilan hukum penguasa. Pertanyaan yang timbul tentang pemikiran the king can not do wrong terhadap system ketatanegaraan Indonesia menjadi satu topik kajian. Melalui metode pengkajian terhadap beberapa telaah pustaka dan sejarah di belahan dunia, dapat membudahkan pembahasan yang disajikan melalui penggambaran dalam bentuk kalimat. Hasil dalam pembahasan didapatkan perlawanan terhadap produk hukum bukan hanya terjadi di Indonesia saja, malainkan jauh sebelumnya terjadi di beberapa negara. Di Indonesia sendiri berkenaan perlawanan terhadap produk hukum berusaha dilakukan terutama terhadap produk hukum positif yang dinilai kurang memberikan keadilan. Sebagai bentuk negara kesatuan kesalahan produk hukum sering dilakukan oleh eksekutif. Namun, hal yang rumit berkenaan pengguasa yang tidak dapat dihukum atas pembuatan produk hukum. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa produk hukum pada dasarnya dibuat penuh dengan kepentingan terutama kepentingan penguasa yang bernaung di bawah legitimasi. Theory of the King Can Do Not Wrong on Legal Politics Under Indonesian Constitutional System The thought of the king can do not wrong can be said as an instrument of power of the authorities to engineer citizens. Indonesia's legal products are now contaminated by such thoughts. No wonder citizens want a political balance of law to seek justice of the ruling law. Questions that arise about the thinking of the king can not do wrong to the Indonesian state administration system into a single topic of study. With the method of studying some of the literature review and history in the world, can facilitate the discussion presented through the description in the form of a sentence. Results in handling not only occur in Indonesia alone, but far earlier in several countries. In Indonesia itself is against the legal products. How the country works. However, the very thing concerning the unreliable. Then it can be recalled the above products are made full of interests above the interests of the rulers who take shelter under legitimacy.

Kemajemukan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kemajemukan merupakan hasil catatan sejarah negara hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia yang bertumpu pada Pancasila sebagai falsafah negara bangsa merupakan visi negara. Teori negara hukum Arsitoteles walaupun sederhana, sampai perkembangan konsepsi negara hukum Pancasila merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan negara hukum dalam hukum negara itu sendiri. Hasilnya negara hukum dapat dikatakan sebagai visi negara Indonesia sedangkan hukum negara dapat dikatakan sebagai misi yang digunakan untuk mencapai visi negara hukum Pancasila. Visi negara hukum mesti diurai dengan hukum negara harus melibatkan nilai-nilai Pancasila dalam menggapai negara hukum Pancasila.

This research is motivated by the local media in Cirebon since May 2016-2018 cannot be separated from the discussion and data that Cirebon is categorized as an emergency of child violence. The category of emergencies can be known from data on the increase in child violence in 2016 with 30 cases recorded, in 2017 there were 126 cases, and in early 2018 it increased to 147 cases. What is the ideal policy for realizing child protection? What steps should be taken by the regional government in Cirebon in responding to areas that are included in the emergency situation of child victims of sexual crimes? The method used in this study uses a normative juridical method approach, starting from the provisions of the legislation and examined in the field to obtain supporting factors and obstacles. In Cirebon itself sexual violence as reported by the media is still high and requires government policies that favor children. Government policies in Cirebon are very confusing for the people in Cirebon itself, especially regarding violence against children.

Cadangan bahan bakar fosil yang bersifat tidak dapat diperbarui semakin menipis. Pengembangan energi terbarukan perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, diantaranya dengan pemanfaatan minyak nabati menjadi biodisel. Pada penelitian ini digunakan bahan baku biodisel campuran minyak jarak dan biodisel minyak jelantah yang dikombinasikan dengan minyak solar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja dari mesin disel dengan menggunakan bahan bakar solar 100% dan campuran biodisel jarakjelantah dan solar dengan variasi 5% biodisel -95% solar (B5), 10% biodisel -90% solar (B10) dan 15% biodisel -85% solar (B15). Penelitian dimulai dengan melakukan pengujian sifat fisis bahan bakar meliputi viskositas, densitas, flashpoint, nilai kalor. Selanjutnya dilakukan uji unjuk kerja mesin disel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya yang dihasilkan dari bahan bakar B5, B10, B15 masih lebih rendah daripada bahan bakar solar murni. Laju konsumsi bahan bakar pada biodisel B5, B10, dan B15 lebih rendah dibanding bahan bakar solar murni.