Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan full day school di SDIT Albina Pangkalpinang dan pelaksanaan pra full day school di SD Muhammadiyah Pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan data yang dianalisis dengan menggunakan deskripsi data kuisioner ditemukan bahwa analisis pelaksanaan full day school di SDIT Albina Pangkalpinang dan pra full day school di SD Muhammadiyah pangkalpinang bahwa pada kategori sangat tinggi 34 siswa yaitu 55%, kategori tinggi sebanyak 19 siswa yaitu 31%, kategori rendah sebanyak 9 siswa yaitu 14%, dan kategori sangat rendah sebanyak 0 siswa yaitu 0%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase terbesar perolehan skor tersebut berada pada kategori sangat tinggi, hal tersebut menunjukan kondisi yang baik. Output yang idealnya dari pelaksanaan program full day school dan pra full day school yaitu Mengoptimalkan satuan kurikulum pembelajaran dengan waktu belajar siswa, Menyediakan fasilitas olahraga dan mendukung kegiatan pengembangan diri, Peningkatan program ekstrakurikuler dan pemantapan dalam menerapkan budaya sekolah dengan landasan pendidikan karakter bagi peserta didik, Menentukan standart waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler, Menyediakan kantin sekolah yang dikelola oleh sekolah, agar pemantauan gizi peserta didik teratur, Adanya kesepakatan dan komitmen sekolah dengan warga sekolah.

Transaksi ekonomi dilakukan manusia dalam melengkapi kebutuhannya. Salah satunya yakni sewa-menyewa seperti perjanjian sewa tanah yang dilakukan PT. KAI dengan PT. Herona Express Pekalongan. Namun, PT. KAI  merubah perjanjian tersebut di mana penyewa diminta meninggalkan tanah yang disewa dengan alasan akan digunakan sebagai operasional PT.KAI. Padahal masa sewanya belum habis dan penyewa tidak melanggar ketentuan perjanjian. Kemudian penyewa diberikan tanah di lokasi baru untuk dibangun kembali disertai perjanjian yang baru. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi sewa menyewa tanah oleh PT. KAI kepada PT.Herona Express bahwa perjanjian sewa tanah dimulai  pada 2010. Kemudian di tahun 2014 diperpanjang  pada hari Selasa, 08 Juli 2014 di Bandung dengan Perjanjian Sewa Aset PT. KAI (Perrsero) No.Hk..221/VII/1/KA-2014. Terkait objek sewa PT. Herona Express Pekalongan luasnya 15 m2 dengan biaya Rp. 46,020,000 jangka waktu sewa 4 tahun 11 bulan mulai 01 Juni 2014 - 30 April 2019. Analisis akad ijarah terhadap implementasi sewa menyewa tanah oleh PT. KAI kepada PT. Herona Express Pekalongan dari segi rukun, syarat, dan prosedur pengakhiran akad  ijarah sudah sesuai syara’. Dalam pelaksanaannya, terjadi perubahan perjanjian yang diperbolehkan sebab mengutamakan hajat umum dengan adanya pembangunan foodcourt, kenyamanan penyewa, serta adanya pemberian kompensasi berupa relokasi. Oleh karena itu, jika dianalisis spesifik dengan akad ijarah tindakan yang dilakukan oleh PT. KAI kepada PT. Herona Express Pekalongan diperbolehkan dalam akad ijarah.

This article was motivated by the existence of a capital goods financing product using an ijarah Muntiyah Bittamlik contract at KSPPS BTM Pekalongan. The financing product is a form of product innovation that aims to meet the needs of the community. The objectives of the research are: 1) to know the mechanism of implementing the ijarah Muntiyah bittamlik contract on capital goods financing products; and 2) analyzing the application of the DSN-MUI Fatwa Number 27/DSN-MUI/III/2002 on capital goods financing products. This research is an empirical legal research using a qualitative approach. Primary data sources are obtained from interviews with related parties, such as employees, customers, and the Sharia Supervisory Board. Meanwhile, secondary data sources are obtained from literature studies, such as books and journals that are relevant to the research issue. The results show that, the transfer of ownership rights to goods begins with the rental of objects/goods to customers within a certain period of time with a rental payment system, followed by the transfer of ownership rights to objects through grants to customers.