No abstract

ABSTRAKSistem pendidikan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kebijakan tentang desentralisasi diserahkan pada Pemerintah Daerah masing-masing. Khususnya dalam kebijakan jalur zonasi berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam perolehan jumlah siswa. Contohnya ada satu siswa di SMAN Kota Magelang terpaksa tidak dapat sekolah favorit, selain itu protes dari pihak orang tua murid. Penelitian secara normatif empiris yang dianalisis secara diskriptif kualitatif. Pemerintah wajib melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan mengenai sistem nasional pendidikan di era desentralisasi melalui: Evaluasi kesiapan pemerintah daerah dalam sistem zonasi untuk mendata kecukupan sekolah; Pemerataan pendidikan dengan sarana dan prasarana yang memadai; Guru yang memadai untuk setiap zona; Ketersediaan informasi secara online maupun melalui pamflet dan papan pengumuman; Perlunya dipetakan dampak sistem zonasi. Jika memperhatikan hal tersebut, maka pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan dapat dikatakan lebih efektif dan efisien untuk dunia pendidikan di masa yang akan datang.Kata Kunci: Kebijakan, Zonasi, PPDB, Desentralisasi  ABSTRACTThe education system is in accordance with Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. Policies on decentralization are left to the respective Regional Governments. Especially in the zoning policy policies affect the quality of the implementation of education, especially in the acquisition of the number of students. For example, there was one student in Magelang City High School who was forced to not get a favorite school, besides protesting from the parents. Empirical normative research that is analyzed by descriptive qualitative. The government is obliged to carry out continuous improvement of the national education system in the decentralization era through: Evaluation of the readiness of local governments in the zoning system to record the adequacy of schools; Equitable education with adequate facilities and infrastructure; Adequate teachers for each zone; Availability of information online as well as through pamphlets and bulletin boards; The need to map the impact of the zoning system. If you pay attention to this, then the implementation of education decentralization policy can be said to be more effective and efficient for the world of education in the future.Keywords: Policy, Zoning, PPDB, Decentralization

<p class="Default">Abstrak</p><p class="Default">Menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan sebaik-baiknya menuju good governance. Salah satu program prioritas yang bersifat strategis adalah mampu menggunakan atau mengoperasionalkan sebuah aplikasi pelayanan yang cepat dan prima. Sistem berbasis IT untuk desa seperti Program aplikasi IT lainya, salah satunya adalah sistem SIKDES yaitu sistem informasi konektivitas desa. Efektivitas pemerintahan dalam pelayanan publik dengan sistem informasi konektivitas desa (SIKDES) studi kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang memiliki tujuan untuk menjelaskan alasan keberhasilan Desa Sidorejo dalam menerapkan sistem SIKDES, hambatan Desa untuk menerapkan sistem SIKDES dalam pelayanan, peran perangkat desa sangat penting terhadap keberhasilan tersebut dan respon yang dirasakan masyarakat pengguna layanan SIKDES terkait penerapan sistem tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui trianggulasi (sumber dan metode), diskusi ahli, dan pencocokan data dengan teori. Analisis data yang digunakan berdasarkan pada model analisis Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian pertama, penerapan SIKDES membawa perubahan pada kinerja pemerintah dan berdampak bagi masyarakat. Adanya sistem SIKDES tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Desa Sidorejo namun juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan surat menyurat dari kantor Desa karena sudah berbasis teknologi. Kedua, Kendala utama penerapan sistem SIKDES adalah kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan sistem SIKDES dipelayanan kantor desa dalam hal ini adalah perangkat desa sehingga menyebabkan masih terhambatnya proses pelayanan, serta ketidakdisiplinan perangkat desa dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kecamatan maupun dari Kabupaten.</p>

Indonesia telah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Anggota Tidak Tetap DK PBB) pada periode 2019-2020. Hal ini merupakan salah satu prestasi yang luar biasa, mengingat Indonesia dipercaya oleh negara-negara anggota PBB untuk menjadi salah satu anggota dari Organ Utama PBB yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan wilayah yang tengah menjadi sengketa antara negara-negara sekitar yang merasa memiliki klaim atas wilayah tersebut. Sengketa ini telah menjadi perhatian dunia dimana ketegangan-ketegangan sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara tersebut semakin hari semakin mencemaskan dalam stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Berbagai provokasi dan kebijakan luar negeri dari masing-masing negara dilakukan untuk memenangkan klaim atas wilayah tersebut. Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB memiliki salah satu kewajiban untuk ikut serta dalam menyelesaikan sengketa internasional atas wilayah LTS tersebut yang di klaim oleh negara-negara. Indonesia dapat menjadi pihak penengah untuk memberikan sudut pandang lain dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keterlibatan Indonesia dalam upaya menyelesaikan sengketa di wilayah LTS berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan oleh tim peneliti. Bahan pustaka yang diteliti dan dikaji terdiri atas bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Pencarian data dilakukan dengan studi pustaka atau studi dokumen dan keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

Gunungkidul Regency is one of several regions in Indonesia that is actively developing the tourism sector in order to support the regional economic sector. At the Water Park KTH Wana Tirta, Bunder Village, Kapanewon Petuk, Gunungkidul Regency, this community service is carried out in the form of counseling and simulation using lecture, discussion, and practice methods. This program resulted in the design of a revitalized child-friendly water park in order to increase the attraction of tourists to the area. In addition, the service team identifies the benefits and drawbacks of water parks, so that it can be used as feedback for better governance and to improve the economy of the surrounding community.