Tindak pidana korupsi bisa berlangsung dimanapun, dilembaga negara, lembaga privat, hingga dikehidupan sehari-hari. Pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan penanganan dan penanggulangan secara terpadu dengan memfungsikan sistem hukum yakni perangkat perundangundangan dan kelembagaan hukum di dalam sistem peradilan pidana. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil dari penelitian ini pertanggungjawaban pelaku pidana terhadap tindak pidana korupsi merupakan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila dalam tindakan itu terdapat unsur melawan hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan unsur kesalahan harus dapat terpenuhi dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan adanya asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana atas tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan berdasarkan Putusan No. 12/Pid.Sus.TPK/2018/PN Medan terhadap perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi berupa penjatuhan hukuman terhadap pelaku sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Medan.