No abstract

Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan Dana Desa  adalah untuk membiayai program-program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Sehingga pengelolaan dana desa dilakukan dengan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Desain penelitian ini menggunakan metode survey yang bersifat asosiatif. Populasi penelitian sebanyak 280 populasi  dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengujian dan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan semua instrumen dalam penelitian ini valid dan reliabel. Hasil analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukan bahwa secara simultan maupun parsial transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana pemerintah desa pada kecamatan babakan madang, kecamatan sukaraja dan kecamatan ciawi. Besarnya kontribusi pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan dana pemerintah desa yaitu sebesar 51,1 persen.

A neutral state civil apparatus will guarantee stability in the government. However, the facts show that the local government's bureaucracy gets political intervention in determining positions. The study aims to describe phenomena of intervention politics in the bureaucracy and the factors causing bureaucratic politicization in the local government. Qualitative methods used literature review and regulatory analysis. The study results showed that the intervention politic in the bureaucracy in two problems. First, the high number of violations of civil apparatus neutrality in implementing the local heads election. Second, there is much practice of buying and selling positions in the local government. The intervention politic in the bureaucracy can be analyzed from the local heads' role as a politician and at the same time as a bureaucratic official. As a politician, the local heads often use civil apparatus for their interests during the elections. As a bureaucratic official, the local heads' position is as a Civil Service Officer (Pejabat Pembuat Komitmen), who has the authority to appoint, place, and transfer to civil apparatus dismissal. Local heads have the power to determine the sustainability of civil apparatus careers.

Penenelitian bertujuan untuk mengeyahui dan menganalisa  1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yangx dilakukan oleh advokat dalam mewujudkan keadilan di Peradi Kota Semarang ? 2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi di Peradi Kota Semarang ? Metode penelitian menggunakan menggunakan pendekatan yuridis sosioogis yang digunakan, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, sumber data menggunakan  data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan wawancara danstudi kepustakaan, dan metode analisa data menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa belum terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI namun demikian telah terdapat Advokat yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik khususnya terkait pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat. Sebagaimana mekanisme dalam pelanggaran terhadap kode etik maka nama dari Advokat yang melanggar tersebut akan dicatatkan dalam buku register pelanggaran oleh organisasi profesi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, peranan PERADI dalam menindak pelanggaran terhadap penarikan kode etik tidak diatur, namun demikian di dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 juncto Peraturan PERADI Nomor 23 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kode etik (yang salah satunya memuat mengenai pelanggaran kode etik) dapat menyebabkan diberhentikannya Advokat dengan tidak hormat. Peranan PERADI memiliki payung hukum dalam melakukan pengawasan dan pembinaan berdasarkan kode etik.

This technological development has become a medium used by a state administrator to improve the welfare or services of its citizens. An innovation to capture this phenomenon is needed. Local government innovation is very important in implementing good and reliable governance (Good Governance). The implementation of regional development always begins with research and development activities, as well as assessments. Development planning is not only done on the table, without seeing the reality on the ground. The core of the planning problem is making the plan itself which includes a series of procedures and involves many parties. The long process and the many parties involved often make planning ineffective. Based on this, this study aimed to compare the differences in planning innovations carried out in two different regions in South Sulawesi and West Sumatra to compare the innovations of the two regions. This study used a qualitative descriptive approach. As a result, South Sulawesi and West Sumatra had different development innovations. South Sulawesi emphasized improving a website-based information system that would be a reference for development planning. Meanwhile, West Sumatra emphasized assessing construction services that would carry out development planning in the West Sumatra region. Suggestions for the future, each agency allocated a budget to increase the capacity of the SIPPD admin management and provide cost consequences as motivation.