Pemanfaatan sumber daya alam seperti tanaman Rempah di beberapa daerah sering diabaikan bahkan terkadang dibuang, padahal jika diolah bisa menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual. Oleh karena itu pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode Assed Based Community Development (ABCD) yang bertujuan untuk membudidayakan dan mengembangkan bahan rempah menjadi sebuah produk minuman herbal kesehatan di Desa Sungai Lekop Kabupaten Bintan. Dengan cara memberikan arahan dan bimbingan sehingga masyarakat lebih mudah memproduksi yang sesuai dengan takaran. Di antaranya dengan melakukan diskusi, bimbingan, musyawarah, kemudian cara membuat produk minuman herbal, dan membudidayakan tanaman rempah.  Dilanjutkan memberi arahan untuk pengemasan agar bisa memiliki nilai harga.

The development of technology, information and communication affects Indonesian people in making payment, one among which is using Go-Pay payment system. However, the system does not always work well because it is still prone of problems such as loss of balance during Go-Pay transaction. Legal protection for consumers using Go-Pay payment system is the problem to be discussed in the thesis. The research uses descriptive normative legal method, making use of secondary and primary data as the supporting data with legal approach. The research findings illustrate that consumers in Go-Pay payment system have no legal protection because GO-JEK does not provide compensation as provided for in Article 4 paragraph (8) of the Consumer Protection Law, Article 7 paragraph (6) of the Consumer Protection Law, Article 19 of the Consumer Protection Law, Article 43 of Bank Indonesia Regulation Number 14, item (3) of Go-Pay Terms and Conditions. It is suggested that GO-JEK should provide legal protection to its consumers by complying with regulations and carrying out its obligations to provide compensation.

Dalam praktek perasuransian di Indonesia, penyelesaian sengketa klaim asuransi dapat diselesaikan melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHperdata), dan di luar pengadilan. Khusus untuk penyelesaian sengketa klaim asuransi yang berjumlah kecil, yaitu maksimum Rp 500 juta untuk asuransi kerugian dan maksimum Rp 300 juta untuk asuransi jiwa dan soial, telah dibentuk Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) pada tanggal 12 Mei 2006 dan mulai beroperasi pada tanggal 25 September 2006 berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui BMAI ada pada tertanggung tanpa dikenakan biaya, dengan syarat jika sudah ada penolakan klaim dari perusahaan asuransi. Putusannya bersifat final dan mengikat bagi perusahaan asuransi tetapi tidak mengikat bagi tertanggung. Berdasarkan data dari BMAI, jumlah kasus yang sudah ditangani oleh BMAI selama beroperasinya sampai dengan Oktober 2007 berjumlah 70 kasus, 20% berasal dari Jakarta, sedangkan 80% berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jumlah kasus ini masih terlalu sedikit untuk seluruh Indonesia. Untuk itu diperlukan soasialisasi, sehingga tertanggung dapat melihat BMAI sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, dan dapat menjadi mediator yang efektif untuk menyelesaikan sengketa, sehingga tertanggung dapat terlindungi hak-haknya dan perusahaan asuransi terjaga reputasinya.

The investment activity has grown up rapidly in Indonesia. Indonesia needs to do some infrastructure developments. The goverments offers one of the investment to their people, in form of Build Operate Transfer Contract. Under a Build Operate Transfer Contract, an entity ussually a goverment grants a concenssion to a private company to finance, build, and operate a project. The private company usually operates the project for a time periode with the goal of recouping its investment, then transfers control of the project to the goverment. In Fact some contracts has been cancelled by one side, the landlord. One of them is the contract between PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya and PT Tradeways International. The landlord accuses the investor to do his obligations without good intentions.This research method is normative. Impact form tort whose done by the landlord with using secondary data source and primary, secondary, and tertiary legal source. However, the cancellation of the contract by one side has not fulfilled all the elements that is containin Article 1266 Indonesian Civil Code. The consequences behind that is the landlord must pay the compensations.