This paper examines the relationship of financial and performance accountability towards incumbent re-election in Indonesian local election. Sample of this research is 56 regencies and cities that held local election with an observation period of 2011 until 2013. Audit opinion and audit finding data are used to measure financial accountability; meanwhile the performance score and evaluation of performance accountability are used as proxy of performance accountability. The analysis shows that higher audit finding of the weakness of internal control system decrease the probability of re-election and higher performance score increase the probability of re-election. In contrast, audit opinion, audit finding of non-compliance to the regulation and legislation, and evaluation of performance accountability have no relationship with the probability of incumbent re-election. Penelitian ini menguji hubungan antara akuntabilitas keuangan dan kinerja terhadap keterpilihan kembali petahana dalam PemilihanKepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah 56 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pemilukada pada periode 2011 sampai 2013. Opini dan temuan audit digunakan untuk mengukur akuntabilitas keuangan, sementara itu skor kinerja pemerintah daerah dan evaluasi akuntabilitas kinerja digunakan sebagai proksi untuk mengukur akuntabilitas kinerja. Analisis menunjukkan bahwa semakin tinggi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern akan semakin menurunkan peluang keterpilihan petahana dan semakin tinggi skor kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkatkan peluang keterpilihan petahana. Sebaliknya, opini audit, temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta evaluasi akuntabilitas kinerja tidak berhubungan dengan keterpilihan petahana.