The aims of study are to find out Inheritance Rights of Children Out of Wedlock in the Perspective of Islamic Law. This study use qualitative research. The result in this study shows that Pregnancy out of wedlock will have a huge psychological impact on the child. The child will be ostracized in the midst of society and there will be tremendous confusion when he grows up to marry because it may be without his biological parents, especially his father, attending.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perjanjian  dalam penyelesaian sengketa konsumen menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga untuk memahami implementasi undang-undang tersebut di masyarakat. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui penelitian normatif, kemudian hasil data tersebut dianalisis menggunakan metode penelitian kepustakaan , kemudian hasil data tersebut dianalisis menggunakan metode kepustakaan dari berbagai buku, sumber bacaan, perundang-undangan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan  yang dihasilkan bahwa ditinjau dari aspek yuridis Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah memberikan perlindungan hukum terhadap perjanjian konsumen di ranah sengketa konsumen, akan tetapi jika dilihat dari sisi implementasi peraturan tersebut, tujuan dari perlindungan konsumen menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata belum terlaksana dengan cukup baik sehingga masyarakat pada umumnya juga belum terlalu memahami kewajiban pelaku usaha untuk memberikan hak konsumen yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Adanya perkembangan teknologi dan informasi maka banyak bermunculan berbagai produk-produk barang dalam perdagangan barang dan/atau jasa, dimana di dalam produk tersebut melekat suatu merek yang membedakan barang dan/atau jasa yang dimiliki oleh satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Munculnya merek-merek baru merupakan fenomena yang menarik bagi perkembangan merek di Indonesia, di samping itu dengan bermunculannya merek-merek baru bukan tidak mungkin akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang beritikad tidak baik, hal ini akan mengakibatkan berkurangnya investasi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap merek berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil dari penelitian ini menggambarkan Lemahnya pengungkapan pelanggaran terhadap hukum merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyelesaian kasus pelanggaran terhadap hukum merek yang belum sesuai dengan rasa keadilan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan undang-undang merek belum berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang merek tersebut yaitu : penegakan hukum, kepatuhan pengusaha dan profesionalisme aparat penegak hukum.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga telah dijawab oleh pemerintah dengan adanya PERMENAKER RI Nomor 2 Tahim 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna (majikan) dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain di wilayah dimana PRT akan bekeija, dan dalam perjanjian kerja tersebut dijelaskan tentang hak dan kewajiban masing masing pihak yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Peran Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT), adalah badan usaha yang wajib memiliki SIU-LPPRT, dan telah mendapat izin tertulis dari Gubemur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT, berperan untuk menyeleksi calon pengguna PRT, memastikan calon PRT dalam kondisi sehat dan dapat bekeija dengan baik, memonitor PRT yang telah disalurkan pada Pengguna, mengembalikan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dalam hal PRT tidak bersedia mclanjutkan bekerja dalam waktu sekurang-kuranguya 6 (enam) bulan.

The concept of law as the rule of law does not appear suddenly but rather the result of the development of the reciprocal relationship between law and society itself. The law is not pure and clean from the various influences and interests that exist in the community either that of the political, social, cultural, economic, information and technology. Political influence is a very important factor, because the political intervention of the law is very dominant. This happens because of the political problems can not be divorced from the separate legal policy (Legal Police).