Protection of legal intellectual property rights is the main pillar for businesses, especially those engaged in the creative economy business. The role of law can provide guarantees and legal certainty in creating a good economic climate and increasing people's income derived from the results of the work of creativity, ideas and creativity. The creative economy becomes a strategic issue as a government effort in developing the regional economy, creating a climate of creation and innovation and leading to improving people's welfare. The development of creative economic ventures in Mamuju Regency, West Sulawesi Province must be supported by a set of regional regulations, specifically those that regulate the protection of intellectual property rights of creative economy entrepreneurs. So that business people get protection, justice, benefit and legal certainty related to the work of copyright and innovation products owned. This study aims to examine the regional regulations of Mamuju Regency about the economy, especially the protection of intellectual property rights for creative economic business actors and identify the potential of the creative economy. Data is collected through literature studies to trace data through regional regulation documents. The processed data from descriptive analysis is used as a basis for consideration and review of economic law. The results of this study are in the form of sources of economic law material and manuscripts of academic considerations, where the local government and the public can find out the legal position in the protection of intellectual property rights of creative economy entrepreneurs in Mamuju Regency.

Perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Mamuju memerlukan adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha sebagai upaya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual khususnya dalam hal pendaftaran merek. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,22 persen. Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi tersebut, yakni penyelenggaraan program pemerintah daerah dalam hal pendampingan usaha mikro kecil dan menengah melalui optimalisasi badan usaha milik desa dalam meningkatkan potensi pengolahan produk dari olahan pangan lokal seperti jagung, kopi, kakao, ubi, dan labu. Namun jika ditinjau pada aspek hukum, kesadaran pelaku usaha kreatif di Kabupaten Mamuju dalam melakukan pendaftaran hak merek masih sangat rendah. Berdasarkan data pemohon pendaftaran kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat pada tahun 2019 hanya berjumlah 7 pendaftar saja. Hal ini dipengaruhi oleh dua  factor yaitu, pertama, terkait dengan rendahnya pemahaman hukum masyarakat terkait hak kekayaan intelektual. Kedua, pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Mamuju tidak diiringi dengan pembentukan perangkat peraturan daerah dalam upaya perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum pendaftaran hak merek terhadap produk olahan pangan lokal dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Kabupaten Mamuju yang mana temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam upaya peningkatan pemahaman hukum masyarakat agar mendaftarkan merek dagang dan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber bahan hukum dalam mendorong upaya pembentukan peraturan daerah tentang ekonomi kreatif di Kabupaten Mamuju.