Legal aid is present to provide protection against any person or group of poor people. State through the Ministry of Justice and Human Rights as Legal Aid organizers should be able to deliver justice in the legal field to the poor either not problematic or problematic law. Mencoboba researchers focus on implementation issues legal aid aims to determine the setting of legal aid in Indonesia, to determine the legal position in the implementation of the legal aid Act No. 16 Year 2011 regarding Legal Aid, and to determine the factors that affect the implementation of Legal Aid. Researchers try to find the problem regarding the setting and the factors that affect the implementation of legal aid, to address these problems used normative juridical research methods, analytical descriptive, using the theory of justice, the data used secondary data from the literature, with the approach of legislation. Based on the results of the study, Indonesia has attempted to provide protection against any person or group of poor people who lodged lawsuits with the enactment

Pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara sudah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI No : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang penyelesaian barang rampasan. Namun kenyataannya dalam praktik dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri No. 06/Pid.Sus/2016/PN-MDN proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara banyak menemui hambatan atau kendala, sehingga pelaksanaan proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara tidak bisa segera dilaksanakan atau memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini akan membahas tentang kendala dan upaya  apa yang dilakukan kejaksaan tinggi sumatera utara dalam mengatasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa terdapat dua kendala yaitu kendala yuridis dan non yuridis, namun berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-87/C/U.1/02/2017 kejaksaan tetap mengotimalkan sesuai dengan Pasal 45 KUHAP.

Tujuan penelitian ini mengkaji tentang kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Perbankan berdasarkan asas lex specialist sistematis, dan mengkaji keterkaitan keuangan negara didalam suatu kegiatan perbankan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Setelah itu, akan di analisis pula pertimbangan hakim dalam  menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kejahatan manipulasi data agunan dalam pengajuan kredit pada Bank BUMD berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. Temuan menyatakan bahwa kedudukan UU Perbankan lebih didahulukan penerapannya daripada UUPTPK karena adanya asas Lex Specialist Systematis pada Pasal 14 UUPTPK yang menjadi suatu batasan dalam menerapkan UUPTPK sebagai pemidanaan. Keuangan BUMN/D perbankan berbadan hukum persero bukan lagi bagian dari Keuangan Negara. Keuangan Negara/Daerah sebagai modal pada BUMN/D adalah Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah yang dialihkan kepemilikan kekayaan negara/daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan sebagai modal pada BUMN/D karena harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari pada kekayaan umum Negara/Daerah. Meskipun terdakwa adalah orang melakukan perbuatan secara sengaja, namun peneliti tidak sependapat terhadap putusan yang diberikan Majelis Hakim kepada Terdakwa, karena perbuatan terdakwa terjadi dalam ruang lingkup Perbankan sehingga perbuatan terdakwa hanya merugikan keuangan Bank bukan keuangan Negara, serta tidak sesuai dengan asas Lex Specialist Systematis yang terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Legal aid is present to provide protection against any person or group of poor people. State through the Ministry of Justice and Human Rights as Legal Aid organizers should be able to deliver justice in the legal field to the poor either not problematic or problematic law. Mencoboba researchers focus on implementation issues legal aid aims to determine the setting of legal aid in Indonesia, to determine the legal position in the implementation of the legal aid Act No. 16 Year 2011 regarding Legal Aid, and to determine the factors that affect the implementation of Legal Aid. Researchers try to find the problem regarding the setting and the factors that affect the implementation of legal aid, to address these problems used normative juridical research methods, analytical descriptive, using the theory of justice, the data used secondary data from the literature, with the approach of legislation. Based on the results of the study, Indonesia has attempted to provide protection against any person or group of poor people who lodged lawsuits with the enactment of the Legal Aid Act,

The need for developing countries for investment to move the wheels of their national economy is undeniable. The motive of foreign investors in investing is to seek profit. The provision of this facility is intended so that domestic investors and foreign investors want to invest in Indonesia. which is the problem with Law No. 25 of 2007 as a new investment law, is considered to provide benefits to foreign investors, especially in land rights facilities as stipulated in Article 22 of Law no. 25 of 2007, has resulted in losses for most Indonesian people. This study uses a normative juridical method. The results of the study show that as a legal consequence the acquisition of land rights (HGU, HGB and HP) as stipulated in Article 22 of Law no. 25 of 2007 must follow the applicable procedures based on the provisions for the acquisition and registration of land rights based on the provisions of Law no. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations and their implementing regulations.