Lahirnya Surat Keputusan (SK) No.359/KEP/HK/2018 tertanggal 14 November 2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu upaya Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam mengevaluasi kegiatan pertambangan di daerah tersebut. Pasalnya, kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Timur seringkali menimbulkan konflik masyarakat. Sebagian besar masyarakat tidak menyetujui adanya kegiatan pertambangan karena faktor kerusakan lingkungan dan kegiatan pertambangan juga mengambil sumber mata pencaharian masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum dari Surat Keputusan Gubernur tersebut dan dampak yuridis yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana penulis menggunakan literatur perundang- undangan dan literatur buku-buku yang berkaitan untuk membahas penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan Moratorium Izin Usaha Pertambangan memiliki kelemahan, yakni dasar hukumnya hanya berasal dari Instruksi Presiden (Inpres) yang mana tidak memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan sehingga dampak yuridis yang ditimbulkanpun hanya penghentian sementara kegiatan pertambangan. The issuance of Decree No.359/KEP/HK/2018 dated November 14, 2018 concerning the Temporary Suspension of the Granting of Mineral and Coal Mining Business Permits by the Governor of East Lesser Sundas is one of the efforts of the Governor of East Lesser Sundas in evaluating mining activities in the area. This is because of mining activities often lead to community conflicts. Most of the community does not approve of mining activities because of environmental damage and mining activities also take the source of the livelihoods of the surrounding community. The purpose of this research is to analyze how the legal strength of the Governor's Decree and the juridical impact caused by the issuance of the issuance of Decree. The research method used is normative legal research, the author uses the statutory literature and books to discuss the research. The results show that the Mining Business Permit Moratorium Decree has weaknesses, which has no legal consequences if its not implemented. So, the juridical impact is only a temporary suspension of mining activities.

Hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang yang ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia yang sifatnya memaksa dan jika dilanggar dikenakan sanksi. dalam hal ini Penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis lebih lanjut tentang “Pelanggaran Penggunaan Zebra Cross Dalam Citayam Fashion Week Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode yang ditempuh adalah metode pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach). Sifat analisis yang bersifat deskriptif yang berisi pemaparan secara spesifik. Tren Citayam Fashion Week di zebra cross yang terjadi pada Juli 2022 mengganggu fasilitas pejalan kaki dan melanggar aturan yang berlaku yaitu gangguan fungsi jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsinya, dan untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas harus mendapat izin terlebih dahulu.