Mango (Mangifera indica L) seeds never to used, so they need efforts to be as food ingredients suchas flour. Gadung mango seed was one type of mango seeds used as flour. This study aims to determinethe nutrient content i.e. carbohydrates, fats, and proteins of Gadung mango seed flour produced throughsulfurization and without sulfurization. Sodiumbisulfite (NaHSO3) with a concentration of 730 ppmwas used for mango seed soak for 4 hours at sulfurization stage. The results showed that the Gadungmango seed flour through sulfurization had levels of 13.89% carbohydrate, 12.94% fat and 8.48%protein, while the mango seed flour without sulfurization had levels of 20% carbohydrate, 14.83% fat,and 4.84% protein. The technique of sulfurization on making mango seed flour can reduce levels ofcarbohydrates and fats as well as maintaining the protein content.

This study aims to determine the effect of providing health education using video on pregnant women's knowledge about hepatitis B. This type of research is a quantitative study with a quasi-experimental research design with a one group pre-post test design. The population in this study were all pregnant women in the working area of ​​the Melak Health Center in 2022 with a total of 227 people. The sampling technique used was purposive sampling with a total sample of 45 people. The data analysis technique used the Wilcoxon test. Based on the research results obtained, it can be concluded that there is an effect of providing health education using video media on pregnant women's knowledge about hepatitis B in the working area of ​​the Melak Health Center (p value 0.000 <0.05).

Mahkamah Konstitusi Indonesia telah memainkan peran dan fungsi penting untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia termasuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui kekuasaan hukum peninjauan kembali (judicial review). Hal ini menegaskan bahwa hak-hak ekosob adalah hak-hak yang dapat dibenarkan secara hukum dan merupakan bagian dari mandat konstitusi. Ini berarti bahwa keputusan peninjauan yudisial mengharuskan Negara untuk berperilaku sesuai dengan ambang batas hukum yang diputuskan oleh Pengadilan. Tidak diragukan lagi, kepatuhan terhadap putusan tersebut akan mengungkapkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan bagi pemenuhan perilaku negara. Namun, tampaknya masih banyak pertimbangan, penekanan, dan alasan untuk mengurangi atau mengabaikan ambang batas penerapan keputusan Pengadilan. Kompleksitas aktor, institusi, otoritas, tingkat implementasi, dan orientasi kebijakan, program, tindakan, dan dana tertentu mengurangi ambang batas.

Dalam  mewujudkan  amanat  konstitusi  untuk menegakkan hukum dan keadilan, Peradilan harus  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringansebagaimana  dinyatakan  oleh  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Dalam upaya mewujudkan Peradilan sederhana,  cepat  dan biaya  ringan   sesuai dengan  tuntutan  perkembangan teknologi informasi  tersebut, perlu  diterapkan penyelesaian   perkara  secara  daring  (online)   Persidangan  elektronik  (e-court) telah  diatur  oleh  Mahkamah  Agung  jauh  sebelum  terjadinya  pandemi  Covid-19 dengan diterbitkannya  PERMA No  3  Tahun  2018  dan  diperbaharui  dengan PERMA  No 1  Tahun  2019   Persidangan elektronik  ini sejalan dan  mendukung penerapan  asas-asas   umum   peradilan  yang  baik,   sehingga   dapat   mencegah perilaku   maladministrasi  dan  koruptif   Penerapan  Peradilan  Elektronik  sangat membantu   terwujudnya   Visi  Mahkamah   Agung   menjadi   Badan Peradilan Indonesia  Yang  Agung,  yang  pada  point  ke-10  perwujudan  Visi   Mahkamah Agung  dalam  cetak  biru  Pembaruan  Peradilan  2010-2035  adalah mewujudkan Badan    Peradilan   Modern   dengan berbasis Teknologi   Informasi   terpadu  Dalam  konteks  peradilan   elektronik   di lingkungan Peradilan   Tata   Usaha Negara,  tidak    ada   asas-asas   umum peradilan    yang    baik yang   tidak Sesuai   dengan, Peradilan   Elektronik  Sebaliknya,  Peradilan  Elektronik   sangat mendukung  terwujudnya asas-asas umum peradilan yang baik dalam pelaksanaan tugas peradilan