Potential for Election violations is prone to occur in the campaign stage as a moment for the Election Contestants in the 2019 Election to introduce themselves to the public to be elected. Considering this, the empirical legal research "Implementation of Article 280 of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections" with research sites in Blitar Regency becomes urgent to be examined as a reflection of the quality of the implementation of Indonesian Elections in the regions. The discovery of thousands of campaign props in prohibited places in the implementation of the campaign stages in Blitar Regency should be regulated following statutory regulations

Pada dasarnya, perkawinan berlandasakan pada sisi religiusitas, yang berarti bahwa aspek keagamaan merupakan salah satu dasar pokok dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dan ketaqwaan serta keimanan kepada Tuhan. Penelitian ini meneliti kebijakan pembatasan usia perkawinan pasca dihapuskannya perbedaan usia minimal perkawinan dalam UU 1/1974 tentang Perkawinan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 dan keefektifannya di daerah sebagai refleksi penegakan hukum perkawinan nasional. Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif dari jenis penelitian hukum empiris. Data yang diterapkan ialah hasil kombinasi dari data primer dan sekunder, berbentuk penelitian evaluatif yang tujuannya untuk mengevaluasi penerapan suatu penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai produk hukum pasca putusan MK di atas di wilayah Kantor Urusan Agama Kec. Garum masih  belum efektif.