Meningkatnya kehadiran China di Pasifik Selatan menarik perhatian.Peningkatannya di kawasan yang dianggap sebagai ‘western lake’, secaraekonomi tidak prospektif dan secara politis tidak stabil, telah menimbulkanberbagai pertanyaan. Benarkah sementara Barat menggunakan hard power,China menarik perhatian dengan soft powernya? Peningkatan kehadiranChina menimbulkan spekulasi bahwa China adalah hegemon baru. Penulisberargumen bahwa Pasifik Selatan bukan pusat perhatian baru bagi China,dan China bukanlah pemain baru di sana. China adalah aktor global denganagenda strategis yang dibangunnya di masa lalu dan diperkuatnya ketikawilayah ini ditinggalkan kekuatan-kekuatan tradisionalnya. Menggunakanperspektif realisme stratejik, kehadiran China di Pasifik adalah menyiasataipluralitas global dalam rangka mengambil peluang strategis. perspektif inimemberi nuansa baru dalam memahami hubungan internasional di PasifikSelatan.

As the number of Indonesian Migrant Workers seems to increasing every year, the issue regarding their protection is equally important. The Indonesian government's existing protection mechanism seems to still lack behind compared to the increasing needs of proper protection steps especially the ones that related to the issue of early detection for HIV/AIDS. The existing regulation of the Head of BNP2TKI No.01/KA/SU/1/2008 is still far from effective at the implementation level. This study examines various healt issues countered by migrant workers before they depart and after they arrive back to Indonesia. To what extent the role of relevant authorities have provide a proper early detection to various health problems experienced by the migrant workers, especially on the issue of HIV/AIDS? It has found that the overall protection mechanism is till far from what is expected, including an early detection mechanism for HIV/AIDS. There is an urgent need on the government side to improve the mechanism and increasing coordination between related departments is a must. Failure to fulfill this could trigger a wider impact as the transmission of HIV/AIDS then may pass on to the family or wider society at the place of origin of the migrant workers. Data collection includes the steps of observation, in-depth interviews, gathering information through informants are individuals who have the knowledge and experience of the problems studied, and the next process is the classification and identification of data based on the theme for the next analysis.

Colorism adalah bentuk politik warna kulit. Mempertahankan warna berarti melestarikan politik diskriminasi. Di negara pasca-kolonial India, warna kulit menjadi simbol kekayaan dan kelas sosial. Praktik ini terkait dengan globalisasi dan kapitalisme, dan dilestarikan di dalam struktur sosial. Tulisan ini menjelaskan praktik diskriminasi dan penindasan pada wanita poskolonial India yang berdampak pada perubahan cara berpikir dan identifikasi diri terkait dengan warna kulit. Penulis berpendapat bahwa banyak wanita di negara poskolonial berasumsi bahwa warna kulit menentukan status sosial dengan menginternalisasi keyakinan bahwa orang kulit putih lebih disukai secara sosial. Sejalan dengan asumsi dalam studi poskolonial yang menempatkan masyarakat adat sebagai subyek perifer. Persoalan kompleks yang diciptakan selama era kolonial pada dasarnya tidak lenyap di era poskolonial. Salah satu konsekuensi dari mengubah identifikasi diri adalah munculnya pewarnaan kulit dalam bentuk pemutihan kulit, yang kemudian menjadi fenomena umum yang berkembang di negara-negara berpenduduk kulit berwarna yang memiliki sejarah kolonialisme Barat. Penggunaan pemutih kulit yang meluas oleh perempuan dan laki-laki di negara-negara berkulit berwarna adalah keberhasilan kapitalisme dalam mengeksploitasi kepercayaan diri yang rendah di antara orang-orang dari negara-negara kulit berwarna. Standar kecantikan Barat adalah bentuk kekerasan struktural dengan cara menghilangkan karakteristik budaya unik dengan mengubah gagasan bahwa putih adalah warna yang ideal.

In the last decade, Surabaya city has reinvented itself through a rapid greening development concept. The emergence of cities in diplomacy represents the multi-centric world rather than state-centric world in post-Westphalian diplomacy. By using Surabaya as a case study and examining how it overcomes environmental challenges, we will show how a city can play a crucial role in the realization of responsible development. We will focus on the mayor’s efforts to decentralize Surabaya by making the city’s diplomacy down-to-earth and people-oriented, especially in environmental-related issues. This overturns the idea that diplomacy is the reserve of diplomats and political elites, with little connection to the welfare of the people, especially those at the grassroots level. This article suggests that Surabaya, as a secondary city, has been successful in creating green living spaces and achieving sdg targets through active environmental diplomacy via multilateral engagement, bilateral partnership, and local community involvement.

Tulisan ini membahas mengenai pola kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump melalui analisis Grand Strategy di tengah kondisi turunnya hegemoni AS. Penuruan hegemoni sesungguhnya telah dialami AS semenjak periode kepemimpinan Presiden Barrack Obama. Berbeda dengan pendahulunya, penulis berargumen bahwa, Presiden Trump merespons situasi penurunan hegemoni AS dengan Grand Strategy kebijakan luar negeri yang berpola Isolasionisme Selektif, yang memiliki dua indikasi utama yaitu adanya definisi kepentingan nasional yang sempit dan pengurangan komitmen internasional.