<p class="Normal1">Penelitian ini  bertujuan untuk mengkaji negara hukum <em>(rechtsstaat</em>) atau <em>rule of  law</em> sudah tepat untuk negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, bersifat preskriptif, membahas mengenai doktrin - doktrin dan asas - asas dalam ilmu hukum.  Pembudayaan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi nasional adalah bersifat imperatif. Dengan demikian semua komponen bangsa, lebih-lebih para pemegang jabatan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah, lembaga negara dan kepemimpinan negara berkewajiban menjalankan amanat di maksud. Demi pertahanan negara ,untuk tegaknya sistem kenegaraan Pancasila, pemerintah berkewajiban mendidikkan dan membudayakan nilai-nilai dasar negara (ideologi nasional) bagi generasi penerus untuk mempertahankan integritas NKRI. Pemikiran untuk pelakasanaan pembudayaan nilai-nilai dasar negara, seyogyanya dikembangkan secara melembaga,konsepsional dan fungsional oleh negara dengan mendaya gunakan semua kelembagaan dan komponen bangsa. Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian semua perbuatan yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan atas hukum dan harus bisa dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Dengan dijadikannya hukum sebagai dasar negara, diharapkan bisa memberikan keadilan kepada seluruh masyarakatnya. Bila keadilan dalam suatu negara bisa dicapai, berarti cita – cita para pendiri negara bisa terwujud. Akan tetapi, pengaruh dari negara lain terhadap berlakunya hukum di Indonesia menimbulkan permasalahan baru. Pengaruh dari bangsa lain tersebut belum tentu sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain pengaruh dari negara lain, hukum di Indonseia juga dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya dan bahasa. Dalam pelaksanaannya agar tidak terombang – ambing dengan pengaruh dari negara lain tersebut, hendaknya nilai – nilai dari pancasila selalu menjadi pedoman dalam setiap penegakan hukum di Indonesia.</p>

<table width="680" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"><tbody><tr><td valign="top" width="487"><p><strong>This paper analyzes the application of norms concerning violations of business competition in KPPU decisions. The case study in this paper is in the case of violations of business competition conducted by PT Forisa Nusapersada in Case Decision Number 14/KPPU-L/2015. As a comparison, this study also compares the application of norms in cases that are almost similar, namely the Decision of the Case KPPU Number 14/ KPPU-L/ 2015 with the Decision of the Case KPPU Number: 06/KPPU-L/2004. The results of the research show that in addition to Article 19 and Article 25 above, KPPU should also apply Article 52 paragraph (2) letter a and Article 15 paragraph (3) of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in the case of PT Forisa Nusapersada.</strong><strong></strong></p><p><strong> </strong></p></td></tr></tbody></table>

Being a civilized nation is one of the values enshrined in the Pancasila and the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, today the Indonesian nation can be said to be experiencing a crisis of morality. It is proven by the rise of cases of sexual crimes that occur in the community. The irony is that the victims of sexual crimes are children. The average victims of sexual crimes are street children. In fact, almost all female street children have experienced sexual harassment and rape. The state through the Ministry of Social Affairs has subsequently formed a social institution that specifically copes the problems of street children. This institution is the Social Development Center for Child (SDC). The Social Development Center for Child (SDC) has a role in handling cases of street children. As according to the Government Regulation Number 2 of 2002 concerning Procedures for the Protection of Victims and Witnesses in Serious Human Rights Violations, victims are "individuals or groups of people who have suffered as a result of severe human rights violations that require physical and mental protection from threats, harassment, terror and violence from any party.