Purpose: The purpose of this study is to analyze saving and loan business management strategy in Satu Hati Village-Owned Enterprises (BUMDes) In Naimana Village, Central Malaka Sub-District, Malaka District. Research methodology: This research used a descriptive research method with a qualitative approach. This research used purposive sampling technique. Results: The results of this study found that communication and cooperation are not good enough, there are no binding rules, and recording and bookkeeping are not in accordance with the borrower's deposit. Limitations: This research only analyzes Management Strategies for Savings and Loans at Satu Hati Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Naimana Village, Central Malaka Sub-District, Malaka Regency. Contribution: This research becomes information for the development of Satu Hati Village-Owned Enterprises (BUMDes) so that this BUMDes can continue to grow. Keywords: Environmental observation, Management strategy, Savings and loans business, Strategy formulation, Village-Owned Enterprises (BUMDes)

Sektor Pariwisata adalah salah satu sektor  ekonomi yang penting dan paling cepat berkembang dewasa ini. Sektor ini menjadi  sumber pendapatan, pekerjaan, dan kekayaan yang semakin signifikan di berbagai negara. Kegiatan kepariwisataan menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat mengingat multiplier efek dan trickle down efek yang dihasilkan dari kegiatan kepariwisataan.  Lokus kegiatan pariwisata (wisata minat khusus) memang banyak jenisnya, diantaranya; wisata budaya dan sejarah; wisata olahraga dan rekreasi; wisata kuliner dan belanja; wisata alam dan ekowisata; dan lain sebagainya, namun wisata pedesaan juga tidak kalah penting dan menarik dari wisata-wisata yang yang lain.  Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat Program Studi Administrasi Negara Fisip Undana dilakukan kepada perwakilan masyarakat di kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan kabupaten Kupang, bertujuan mensosialisasikan konsep pariwisata pedesaan dan permasalahannya.  Berdasarkan analisis situasi, maka terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan rintisan wisata pedesaan di kelurahan Buraen, yaitu; (a) kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya rintisan pariwisata pedesaan; (b) sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang minim; (c) investasi pariwisata pedesaan yang masih rendah. Hasil pengabdian yang dilakukan tim dari Prodi administrasi Negara Fisip Undana, berhasil memberikan penjelasan secara mendetail tentang bermasalahan tersebut dan keterlibatan peserta menunjukkan hasil yang memuaskan yaitu; sebanyak 75 persen peserta aktif dalam mengikuti kegiatan pengabdian dan dapat memahami  konsep dan permasalahan pariwisata pedesaaan.

No abstract

Abstract, This paper is intended to provide answers to some bureaucratic reform efforts related to systems and procedures in public services in Kupang City. Indonesia's public bureaucracy has undergone significant reform, which is a result of the convergence of external and internal factors in supporting change. Bureaucratic reform can be classified into three groups, namely institutional reform, apparatus resource reform and system and procedure reform. This review & review on the dimensions of Systems and procedures, which provide an evaluation of bureaucratic reforms carried out in the previous decade. The contents and spirit of bureaucratic reform reflect a new understanding of bureaucracy that is very different from the classical form of bureaucracy. As such, it has the potential to bring considerable change, not only in the role of the national public bureaucracy, but in the relations of systems and procedures. However, this study discusses the commitment of the Kupang City Government and the application of systems and procedures as a hindering factor in implementing effective bureaucratic reform.Keywords: Bureaucracy, System and procedure reform, Public Service. Abstrak, Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas beberapa upaya reformasi birokrasi terkait sistem dan prosedur dalam pelayanan publik di Kota kupang. Birokrasi publik Indonesia telah mengalami reformasi secara signifikan, yang merupakan hasil dari konvergensi faktor eksternal dan internal dalam mendukung perubahan. Reformasi birokrasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu reformasi kelembagaan, reformasi sumberdaya aparatur dan reformasi sistem dan prosedur. Kajian & ulasan ini pada dimensi Sistem dan prosedur, yang memberikan evaluasi terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan dalam dekade tahun sebelumnya. Isi dan semangat reformasi birokrasi mencerminkan pemahaman baru birokrasi yang sangat berbeda dari bentuk birokrasi klasik. Dengan demikian, memiliki potensi untuk membawa perubahan yang cukup besar, tidak hanya dalam peran birokrasi publik secara nasional, tetapi dalam hubungan Sistem dan prosedur. Namun demikian, kajian ini membahas komitmen Pemerintah Daerah Kota Kupang dan penerapan sistem dan prosedur sebagai faktor yang menghambat dalam pelaksanaan  reformasi birokrasi yang efektif.Kata kunci: Birokrasi, Reformasi Sistem dan prosedur, Pelayanan Publik

Stunting is one of the public problems that need attention and handling. The incidence of stunting if leftunchecked  can have  implications  for  the  quality  of human  resources,  namely in  addition  to  risking  physicalgrowth barriers and children's vulnerability to disease, it also causes cognitive development barriers that will affectchildren's intelligence and productivity levels in the future. The community service (PPM) which is carried out in theform of counseling in Besmarak village, Nekamese sub-district, Kupang regency is expected to provide knowledgeto  the  community  that  solving  the  stunting  problem  is  not  only through health and nutrition improvementassistance provided by the government, but also through community social capital, namely through social networksand  community trust norms.  There  is a  strong  relationship between social capital and  solving  various  publicproblems, so that people with higher social capital also have higher awareness, they are able to take collectiveaction in preventing stunting.