Penelitian in merupakan penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis dilakukan untuk melihat terlaksananya hukum positif dilapangan. Penelitian ini pada garis besarnya meneliti tentang bagaimana proses take over oleh pihak Lembaga Penjamin Simpanan dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 menjadi lembaga independen yang disebut LPS yang berfungsi sebagai penjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan. Mengingat fungsinya yang sangat penting yaitu harus independent, transparan, akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka hal ini yang menarik untuk dikaji apakah BPR dijamin oleh LPS dan ketika adanya kredit macet, over kredit dan likuiditas terhadap BPR bagamana tindakan pihak LPS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis, dimana dalam hal ini melakukan penelitian langsung kelapangan untuk melihat berjalannya hukum positif.Hasil penelitian ini menjawab bahwa ternyata LPS bisa memberikan jaminan likuiditas terhadap BPR sejumlah 2 milyar, Cuma persoalannya ketika ada ketidaksanggupan BPR membayar akan ada pencabutan izin atau dengan istilah take over. Jaminan terhadap  BPR yang nasabahnya dengan nilai dibawah 2 milyar tidak ada jaminan penyimpanan dana oleh LPS. Pelaksanaan Take over mendapat kendala ketika nasabah membutuhkan waktu untuk menjual asset yang jumlahnya besar. Penelitian ini bisa dijadikan barometer bagi pihak yang mempunyai keinginan untuk menabung diBPR yang tentu bertanya BPR kegiatannya sedikit, nasabah juga tidak sebanyak bank umum, apakah dapat perhatian oleh pemerintah dalam bentuk jaminan kepastian hukum. Sehingga masyarakat tidak menjadi ragu untuk meletakkan atau menyimpan danannya di BPR karena sama bentuk perlindungan hukum dan pengawasannya yiatu diawasi OJK, diawasi Bank Indonesia dan Pengawasan terakhir tetap oleh mentri Keuangan.

Nilai guna dan manfaat tanah yang semakin hari semakin sulit membuat ruang bagi orang melakukan tindakan yang menyalahi hokum Didaerah Riau tanah ada alas hak yang terkenal untuk tanah bernama SKGR atau surat SKGR , didaerah jawa dikenal dengan surat girik, atau ada lagi istilah lain surat keterangan hak milik.Keseluruhanitu adalah bentuk negara melindungi tanah dan hak-hak yang melekat pada tanah, undang-undang pokok agraria diciptakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum. Kepastian hukum dalam pertanahan adalalah hal yang sulit karena tanah ada kalanya menjadi hak milik karena ditempati dalam waktu yang lama atau tanah yang berasal dari warisan atau turun temurun dan tanah yang timbul karena pengakuan sepihak sebagai pemilik tanah. Kelurahan Agrowisata merupakan kelurahan pemekaran dari kabupaten Rumbai barat , persoalan tanah ini berkembang didaerah agrowisata disamping karena daerah pemekaran juga karena cukup luas terutama hamparan tanah yang belum dikelola secara keseluruhan. Banyak terjadi kasus yang berkaitan dengan tanah yang mempunyai surat bukti kepemilikan tanah tetapi dengan mudah diambil alih atau diserobot oleh pihak ketiga. Bahkan ada rumah yang didirikan tetapi mempunyai kelebihan tanah malah diserobot oleh tetangga dan dijadikan jalan. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah dengan metode ceramah dengan terlebih dahulu memaparkan pretest dan post test sehingga mengetahui tolak ukur pemahaman masyarakat tentang hal yang dipaparkan.Kesimpulan bahwa persoalan penyerobotan tanah memang banyak terjadi di kelurahan agropuro dan memerlukan penanganan lebih intensif, persolan ini membutuhkan perhatian pemerintah khususnya penegak hukum dan instansi yang bergerak dibidang pertanahan. Kata Kunci: Tanah, SKGR