There are many losses experienced by the community due to investment activities that use financial technology. Legal facts show that non-litigation and civil litigation efforts have not been able to implement the legal objectives. The purpose of this study is to find the answer whether criminal legal remedies can the aggrieved party take in investing using financial technology to realize the value of benefits for legal purposes. This research is a normative juridical research. The results of the study indicate that criminal law efforts can implement legal objectives, if there is adequate competence from the police, prosecutors and judges regarding investment and financial technology.

INTISARIPenelitian ini hendak menganalisis bagaimana Pandangan Pemilih Pemula Terhadap Pemilihan Umum Di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian juridis empiris yang hendak mengamati dan menganalisis pandangan pemilih pemula terhadap pemilu lagislatif dan pemilu presiden. Responden yang dimintakan pandangan adalah seluruh siswa yang baru pertama kali memiliki hak pilih karena telah memenuhi syarat dari segi usia. Mendasarkan pada analisis, dapat disimpulkan bahwa; sebagian besar siswamemahami bahwa pemilihan umum dengan segala aspek-aspeknya dalam rangka memilih anggota legislatif dan presiden pada tahun 2014 ini merupakan sarana demokrasi dengan alasan-alasan yang menunjukkan aspek-aspek penting dalam negara demokrasi. Sebagian besar siswa juga memandang bahwa anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan presiden yang ada sekarang belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang diharapkan. Meskipun demikian, sebagian besar siswa yang semuanya adalah pemilih pemula memastikan akan menggunakan hakpilihnya dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden(66,86%) yang jumlahnya bisa bertambah mengingat masih ada 16.87 % yang belum menentukan pilihan. Rekomendasi yang dapat diberikan, adalah bahwa perlu dilakukan pendidikan politik secara lebih intensif di kalangan siswa, utamanya di SMA Pangudi Luhur Van Lith, baik secara formal melalui pelajaran di kelas, maupun secara informal dengan pembelajaran ke lembaga-lembaga legislatif atau mendatangkan praktisi sehingga siswa mengetahui secara empiris kinerja wakil-wakil rakyat guna mendapatkan pemahaman dan gambaran yang lebih faktual. untuk meningkatkankinerjanya pada penyelenggaraan pemilu yang akan datang, khususnya pada tahap pendaftaran pemilih dan penentuan pemilih tetap, sehingga tidak menghilangkan hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan legitimasi yang kuat bagi wakil rakyat atau presiden terpilihKata Kunci: Pandangan, Pemilih Pemula, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden

Legislative regulations are drawn up and enacted to ensure that the statutory regulations are adhered to and adequate to fulfil their aims and objectives. Three applicabilities, namely philosophical, sociological, and juridical, strongly influence the effectiveness of statutory regulations. Philosophical applicability shows that laws and regulations must follow intellectual values that live in society. At the same time, sociological bearing states that the community recognizes any rule and regulation and meets the people's needs and developments. Juridical applicability indicates that an authorized institution must make the statutory regulations stipulate the content is suitable. The form of the Law does not conflict with the higher rules, and the legislator makes it through a predetermined procedure. This research is a descriptive analysis using a normative juridical approach. The study results indicate that the non-compliance of statutory regulation to the three applications will create the potential for carrying a judicial review, both formally and materially, which causes the court that has the power to review to cancel the Law.