Notary public in carrying out their profession to provide services and legal services to the community need to get protection and guarantees in order to achieve legal certainty. Guarantee of protection and guarantee of legal certainty on the implementation of notary duties and functions has been stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notarial Positions. This change in the legal basis is intended to further affirm and strengthen the duties, functions, and authority of notary public officials as well as synchronize with other laws. The role of the Notary Department in Indonesia as well as in Pekanbaru City is very important for the community in solving various legal problems faced by the community, one of which is in issuing authentic deed. The professional rights of notary positions, especially regarding civil rights, ideally should get legal protection in carrying out their profession, but in fact Notaries in carrying out their duties often do not get legal protection as they should, as a result notary are faced with civil or criminal legal proceedings.

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan jasa dan pengabdian hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perubahan dasar hukum ini dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain. Peran dari Jabatan Notaris di Indonesia demikian juga di Kota Pekanbaru sangat penting bagi masyarakat dalam penyelesaian berbagai permasalahan hokum yang dihadapi oleh masyarakat, salah satunya adalah dalam menerbitkan akta otentik. Hak-hak profesi Jabatan Notaris terutama mengenai hak keperdataannya, idealnya harus mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya, tetapi nyatanya Notaris dalam menjalankan tugasnya tersebut sering pula tidak mendapatkan perlindungan hokum sebagaimana mestinya, akibatnya Notaris dihadapkan dengan proses hokum perdata atau pidana.