According to Article 1 Act No.15 of 2001 on Marks, the meaning of Marks is a sign in the form of pictures, names, words, letters of numbers, color arrangements, or combinations of those elements which have differentiating power and are used in the world of trade in goods or services. In the world of trades often occur brand violations. Branding violations are essentially committed by parties that have no good ethics to gain a profit, which can harm a legitimate brand owner. The purpose of this study is to know the legal protection against brand disputes. The method used in this research is the normative juridical approach method because this legal research uses data from library materials (secondary data). The results of this study illustrate that legal protection for a person or owner of a brand in the event of a brand dispute.

Pecandu narkotika merupakan “self victimizing victims”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Pembaharuan hukum dengan memberlakukan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni dengan adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kendala yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan penanggulangannya yaitu: a. Secara eksternal dari sisi kebijakan dan penerapan yang membuka ruang pengaburan dalam menerapkan dan memahami perencanaan kebijakan yang telah menjadi acuan dari kebijakan hukum pidana. Secara internal yang mengacu kepada sumber daya manusia dan kapasitas pemahaman dari para terapis yang berbeda-beda. Sehingga menimbulkan perbedaan layanan terhadap pemberian layanan kepada penerima manfaat. . Ditambah lagi tidak adanya aturan internal bagi para pekerja sosial dalam meningkatkan tanggung jawab dan pola layanannya.

Everyone has a desire that he is always in a healthy condition and that public health must get legal guarantees and protection from the government. This is also damaging to the community in Baros Village, Baro District, Serang Regency. Health insurance and legal protection obtained by the community in the form of physical and spiritual welfare, shelter or a place to take refuge, a healthy environmental life and there is no discrimination in obtaining health care and obtaining legal protection for their health. As for the formulation of the problem in research on how to protect health laws in Baros Village. In this study, researchers used the literature study method and the type of dat used was secondary data. Law politics has a very strategic role. A political-law approach is needed so that the law that is enforced must always be based on national interests, then a political-law approach is needed. Likewise in matters of health, law politics is needed so that all people can obtain protection of the right to health which is a basic right of everyone.

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dalam hidup berbangsa dan bernegara. Perlu dilakukan upaya Perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hakhaknya tanpa perlakuan diskriminasi. Dalam hal ini anak berhadapan dengan hukum karena tindak pidanapencurian dengan kekerasan, pemenjaraan bukanlah suatu pilihan terbaik untuk mendidikanak karena hanya akan menyebabkan stigma sebagai criminal yang akan menimpaseorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan merupakan awal bencana masa mendatang. Berdasarkan perumusan masalah dalam penulisan ini, menyebutkan gambaran implementasi perlindugan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak di Pengadilan Negeri Depok dan hambatan dalam Perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak di Pengadilan Negeri Depok dan untuk mengetahui hambatan dalam Perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi pustaka yang mana bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisa dan hasil penelitian yang diperoleh bahwa anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 35 tahun 2014 tentangPerubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan tujuan diterapkan diversi dapat menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

Law Number 40 of 1999 concerning the Press is one of the legal regulations that have a role in efforts to realize a good life together. The struggle of the Indonesian press to achieve freedom was finally achieved after the enactment of Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The purpose of this study is to find out how the freedom and role of the press in law enforcement are reviewed from the perspective of Law Number 40 of 1999, concerning the press. This study uses a sociological juridical method, the results of research conducted on real facts in society with the intent and purpose of finding facts, then proceeding with finding problems, ultimately leading to problem identification and leading to problem solving. The results of the research include the press trying to carry out its functions, rights, obligations, and roles, so the press must respect the human rights of everyone. The press has an important role in realizing Human Rights (HAM), as guaranteed in the Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number: XVII/MPR/1998. Based on the results of the research above, it is necessary to uphold the freedom of the press in conveying public information in an honest and balanced manner and that freedom of the press is not absolute for the press alone, but to guarantee the rights of the public to obtain information. what happened in the context of realizing press freedom as contained in Law/040/1999 concerning the Press.