AbstrakAkhir-akhir ini perkembangan bisnis berbasis online semakin tidak terkendali dan cendrung menjadi bisnis yang sangat rentan terhadap penipuan. Untuk mengendalikan dampak negatifnya maka Konsumen harus mendapat perlindungan hukum dalam melakukan transaksi pembelian online. Sebagai salah satu upaya Pemerintah telah berupaya melindungi konsumen transaksi online dengan mengeluarkan PP PSTE tahun 2012 yang mengatur kewajiban pelaku usaha online untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam proses transaksi sesuai PP PSTE tahun 2012. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam proses transaksi usaha online di kota Rengat. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan 40 responden pelaku usaha online. Dari hasil penelitian dikehui bahwa lebih dari 70% responden telah menyampaikan informasi lengkap dan benar mengenai produk (harga, kualitas, merek, spesifikasi) yang ditawarkan, akan tetapi ada sekitar 30% responden yang tidak memberikan jaminan kecacatan dan tidak mencantumkan kontrak dan prosedur pembayaran dalam websitenya. Seluruh responden menyatakan telah menyampaikan informasi mengenai barang yang dikirim kepada konsumen melalui SMS, messenger ataupun telepon. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen berdasar PPPSTE 2012 oleh responden pelaku usaha online berada dalam kategori "tidak baik" dimana pelaku usaha online hanya menyampaikan informasi produk dan proses transaksi kepada konsumen secara subjektif tanpa mengacu pada peraturan.Kata kunci: perlindungan konsumen, PP PSTE 2012, usaha online

The background of this research is a field experiment which finds that there are many emerging businesses and after observing there is a comparison of developing and undeveloped businesses. One of the things that affect it is the lack of capital and requires subsidized funds which of course will be difficult to obtain. The difficulty in finding additional funds is inseparable from the role of legal aspects in business. However, the purpose of this research is inseparable from the concept of management which shows the role of its impact on economic development in Indragiri Hulu. The research method uses qualitative methods which are described to look for issues of economic development and community difficulties in obtaining the legal standing of the business being run. This legal standing, of course, is based on licensing, the stages of which are poorly understood. The role of this legal standing can be conveyed to the general public, so that more and more businesses have businesses that have permits, so that in obtaining sources of funds for the development of the business concerned, and of course it can support the regional economy, especially the Indragiri Hulu Regency. As a result, government participation must be quantifiable, implying that the government considers the amount to which it intervenes in the economy in three ways: (1) as a regulator, (2) as a provider, and (3) as an entrepreneur. While the most essential purpose of the law is to give certainty in the conduct of economic transactions. The government's primary responsibility is to enforce the law. and the main function of law is social progress and better standards of life.