Analisis Kinerja Keuangan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2014 – 2016

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 2014-2016.Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif kuantitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Kementerian Kelautan dan Perikanan terjadi fluktuasi kinerja keuangan dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan.Jika disorot dari keseluruhan rasio, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan secara kelancaran keuangan dan kemandirian keuangn dapat dikatakan baik, akan tetapi, jika dilihat dari tingkat pengelolaan keuangan yang dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja serta efisiensi dapat dikatakan kurang baik

Implementasi Kearifan Lokal Awik-Awik dalam Pengelolaan Ekowisata di Gili Terawangan: Analisis Dampak Keberlanjutan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal

“…Aturan pembagian zona ini relevan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.57/Kepmen-KP/2014 yang berbunyi: desa Gili Indah memiliki awik-awik dalam pemeliharaan dan pengelolaan ekosistem terumbu karang. Awik-awik tersebut berisi tentang zonasi setiap dusun yang terdiri dari zona A (perlindungan), zona B (penyangga), zona D, E, F, dan G (pelabuhan), zonasi selam dan jaring muroami (Indonesia, 2014).…”

“…Artinya, sebagian besar masyarakat bermatapencaharian di sektor pariwisata. Hal ini juga relevan dengan data yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.57/Kepmen-KP/2014 bahwa mata pencaharian desa Gili Indah termasuk di dalamnya Gili Trawangan yaitu Buruh/swata 54%, nelayan 16%, petani 12%, pedagang 11%, buruh tani 3%, petertanak 2%, PNS 1%, dan lainnya 1% (Indonesia, 2014). Agar lebih jelas bisa dilihat pada gambar berikut ini:…”

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

“…Pramono (2014) dan Poyoh et al, (2017) berpendapat jika dengan Pengukuran efesiensi belanja ini dapat dijadikan penilaian suatu pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah yang menunjukkan bahwa Pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerahnya sudah sangat efisien. Efisiensi ini juga digunakan sebagai pengukuran Analisis Kinerja Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2014-2016 (Indriyani & Pandansari, 2018). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan ke dalam model penelitiannya sebagai berikut: Sumber: (Pramono, 2014), (Poyoh et al, 2017), (Indriyani & Pandansari, 2018), (Susanto, 2019) Gambar…”

“…Efisiensi ini juga digunakan sebagai pengukuran Analisis Kinerja Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2014-2016 (Indriyani & Pandansari, 2018). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan ke dalam model penelitiannya sebagai berikut: Sumber: (Pramono, 2014), (Poyoh et al, 2017), (Indriyani & Pandansari, 2018), (Susanto, 2019) Gambar…”