Exploring Attitudes towards Whistleblowing in Relation to Sustainable Municipalities

Abstract

There is a consensus in the literature that whistleblowing can operate as an instrument for deterring wrongdoing and promoting transparency in organizations. As such, whistleblowing connects with sustainability, and in particular with the UN sustainable development goals (SDG 16, reducing corruption) for transparency and accountability in public sector entities. The purpose of this study is to explore the attitudes of public servants in Greek municipalities before and after the introduction of the “EU Directive on Whistleblowing”. In particular, we investigate how the political, legal, organizational, and cultural environment within which Greek municipalities operate shapes negative employee attitudes toward whistleblowing. Primary data was collected through in-depth interviews with municipal employees from 2020 to 2023 before and after the incorporation of the “EU Directive on Whistleblowing” into the Greek legal system. Our findings indicate that municipal employees are skeptical and have negative attitudes toward whistleblowing, even if they have witnessed wrongdoing, mainly due to: perceived low protection by the law; limited trust in authorities; absence of an ethical climate; inadequate whistleblowing education; fear of retaliation and social isolation; and concerns that reported crimes will remain unpunished. Important information is generated through this study that can inform practice in relation to political and sociocultural dynamics, and particularly key determinants that negatively influence and undermine the efficiency of the whistleblowing process in certain cultural and organizational contexts. The implications of our findings for regulators, researchers and government authorities are also presented. This study supports the position that whistleblowing is closely related to sustainability as a transparency-promoting mechanism, and should be integrated into strategies in the fight against misconduct, fraud and corruption in public sector entities.

Whistleblowing dan Korupsi Pada Sektor Publik: A Systematic Review

“…Perlindungan hukum terhadap whistleblower dapat mendukung seseorang dalam melaporkan korupsi, penipuan atau kesalahan (Baljija & Min, 2023). Terdapat beberapa perlindungan hukum bagi whistleblower pada berbagai negara (Hansson, 2012;Said et al, 2017 (Chang et al, 2017;Cheliatsidou et al, 2023;Dorasamy & Pillay, 2011b;Hansson, 2012;Zipparo, 1999). Akan tetapi, walaupun sudah ada undangundang yang memberikan perlindungan hukum kepada pelapor kecurangan, hal itu masih belum cukup dalam menghentikan tindakan pembalasan, dan untuk mendorong individu melakukan tindakan whistleblowing pada sektor publik (Dorasamy & Pillay, 2011b, 2011aK.…”

“…Jika suatu pemerintahan ingin membentuk mekanisme whistleblowing yang tepat dan efektif di sektor publik, maka harus terlebih dahulu meminimalkan faktor-faktor yang menghambat niat individu melakukan whistleblowing, seperti lemahnya penegakan hukum dan perlindungan whistleblower (Cheliatsidou et al, 2023;Zipparo, 1999). Perlindungan terhadap pelapor juga perlu diimbangi dengan kebutuhan akan kerahasiaan, disiplin organisasi, loyalitas dan kepercayaan terhadap badan pemerintah (Ireland-Piper & Crowe, 2018).…”

“…Kurangnya informasi atau ketidakjelasan prosedur dan kriteria pelaporan dapat membuat individu merasa bingung atau tidak yakin apa yang seharusnya dilaporkan dan bagaimana melaporkannya. Banyak individu yang memiliki pengetahuan terbatas mengenai sistem, proses, dan rutinitas pelaporan pelanggaran yang tersedia bagi mereka (Cheliatsidou et al, 2023). Apabila proses penanganan laporan whistleblowing tidak transparan, individu akan ragu-ragu untuk melaporkan kecurangan karena tidak tahu bagaimana laporan mereka akan ditangani, sehingga menurunkan JAA 7.1 kepercayaan masyarakat pada sistem pelaporan tersebut.…”

“…Otoritas pemerintah seharusnya menetapkan kesadaran jangka panjang dan dukungan terhadap whistleblowing, serta pelatihan integritas secara umum, dengan mendidik karyawan melalui program pelatihan yang komprehensif dan menekankan bahwa tujuan dari pelatihan adalah untuk mengkomunikasikan manfaat dari whistleblowing kepada masyarakat (Cheliatsidou et al, 2023). Hal tersebut mencakup pemahaman bahwa melalui whistleblowing, karyawan dapat berkontribusi pada keberlanjutan organisasi, mencegah korupsi, dan menjaga integritas.…”

“…Lebih lanjut, whistleblowing dianggap sebagai alat utama untuk memerangi JAA 7.1 korupsi, sehingga mendorong tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi di sektor publik (Dorasamy & Pillay, 2011b). Penelitian yang ada menegaskan bahwa dampak positif whistleblowing terhadap organisasi pada sektor publik maupun sektor swasta, yaitu dapat meningkatkan transparansi, efektivitas birokrasi, akuntabilitas dan etika, dapat memicu reformasi besar-besaran pada peran pemerintah, dapat mengungkap penyimpangan dalam pelaporan keuangan, beroperasi sebagai strategi anti-korupsi dengan mengedepankan integritas publik, dan memungkinkan reformasi entitas pemerintah (Cheliatsidou et al, 2023). Selain itu, whistleblowing memiliki peran penting dalam kepentingan dan nilai publik pada sistem integritas di sektor publik, khususnya dalam menyoroti korupsi (Quayle, 2021).…”