Implementasi Program Banpres Produktif Usaha Mikro (Bpum) Untuk Pengembangan Sektor Umkm Di Masa Pandemi Studi Di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Abstract

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap keberlangsungan UMKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM yakni dengan mengeluarkan program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Pelaksanaan Program BPUM di Kecamatan Dukun terkendala dengan kurangnya sosialisasi serta kurang tepatnya sasaran program yang disebabkan singkatnya waktu pendaftaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi, faktor pendorong serta penghambat dalam pelaksanaan BPUM di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi Edwards III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, dan disposisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi sudah berjalan dengan baik. Faktor sumberdaya mulai dari fasilitas, wewenang, informasi dan keahlian pegawai sudah terimplementasi dengan baik. Namun, kuantitas pegawai di Kecamatan Dukun masih kurang mencukupi. Faktor struktur birokrasi sudah tersusun dengan baik sehingga memudahkan untuk berkoordinasi antar pelaksana kebijakan, selain itu SOP yang digunakan sudah lengkap dan jelas. Faktor disposisi sudah terimplementasi dengan baik terlihat dari arahan dan respon pihak Kecamatan Dukun terhadap program BPUM sangat baik. Struktur organisasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan BPUM di Kecamatan Dukun. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan BPUM adalah singkatnya waktu dalam proses pengajuan calon penerima BPUM dan waktu pencairannya, kurangnya sosialisasi, serta kuantitas pegawai yang masih kurang menjadi penghambat dalam pengimplementasian BPUM.