Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Ariyanti, Dwi; Ariyani, Nita

doi:10.20885/iustum.vol27.iss2.art6

Cited by 5 publications

(4 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Salah satu metode pemberantasan korupsi yang bisa digunakan adalah melibatkan kolaborasi antara pelaku atas tindak pidana korupsi dengan penegak hukum. Kolaborasi ini dikenal dengan istilah Justice Collaborator, di mana pelaku korupsi memberikan informasi penting kepada penegak hukum (Ariyanti & Ariyani, 2020).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Pertanggungjawaban Pidana bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi

Setiawan,

Yulianingsih

2023

Amnesti

View full text Add to dashboard Cite

Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat yang tentu membutuhkan solusi dalam pemberantasannya, yaitu melibatkan Justice Collaborator. Dengan segala kesaksian yang telah diberikan oleh Justice Collaborator dalam persidangan, lantas apakah hal itu meliputi unsur-unsur tindak pidananya dari Justice Collaborator, sehingga ia bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi Justice Collaborator yang turut serta dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku literatur, penelitian yang sudah ada, dan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Justice Collaborator itu bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, yakni actus reus dan mens rea. Di samping Justice Collaborator bisa dipidana, tetapi Justice Collaborator harus mendapatkan hak-haknya sebagai alasan yang meringankan hukuman. Pertanggungjawaban pidana bagi Justice Collaborator yang melakukan tindak pidana korupsi adalah bisa dengan menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana secara strict liability.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Pertanggungjawaban Pidana bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi

Setiawan,

Yulianingsih

2023

Amnesti

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Other problems that also often arise in the process of law enforcement in eradicating criminal acts of corruption are problems related to the determination of status as witnesses for collaborating actors or justice collaborators in the settlement of a corruption case (Ariyanti & Ariyani, 2020). Based on real experience during which the author provided legal assistance and assisted the parties involved as perpetrators and was subsequently determined as witness to the perpetrators who collaborated or justice collaborators in a corruption crime case.…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Policy Reconstruction towards Justice Collaborator Determination of Corruption Cases based on Legal Certainty and Benefits Aspects

Setiyono

Wahid

Suka’arsana

2023

IJSSR

View full text Add to dashboard Cite

One of the problems that sometimes arises in the law enforcement process in the eradication of corruption crimes is the problem related to determining the status as a witness for cooperating perpetrators or justice collaborators in solving a corruption case. The existence of several problems stemming from the inequality of understanding or not having unification of policies in determining the status of the perpetrator as a cooperating perpetrator witness or justice collaborator along with the benefits arising from the determination of the cooperating perpetrator witness or justice collaborator certainly creates legal uncertainty and also does not provide benefits or utility for the party who is determined as a cooperating perpetrator witness or justice collaborator. The reconstruction of the policy of establishing appropriate legal norms aims to regulate the recognition or recognition and understanding or perception of the same legally regarding the determination of the status of cooperating perpetrator witnesses or justice collaborators that apply from the examination stage at the investigation level to the examination stage at the court level even up to the implementation of its execution in order to create the principle of legal certainty for the Defendant who is designated as cooperating perpetrator witnesses or justice collaborators.

show abstract

“…Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. (Ariyanti & Ariyani, 2020) Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum.…”

unclassified

“…Korupsi bukanlah budaya dari Negara dan Bangsa Indonesia karena sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 tujuan dibentuknya Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. (Ariyanti & Ariyani, 2020)…”

unclassified

Perbuatan Tindak Pidana Korupsi dan Penegakannya Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collabolator

Sheren

2022

SLJIL

View full text Add to dashboard Cite

Menjamurnya tindak pidana korupsi tentu membuat segenap bangsa Indonesia gundah gulana. Ternyata korupsi terjadi pada pelbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta sektor swasta (private sector). Oleh karena itu pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Upaya-upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas. korupsi secara serentak, mengingat tindak pidana korupsi sebagai white collar crime serta sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Upaya-upaya itu sebenarnya telah dilakukan dan diupayakan agar membuahkan hasil berupa tumbuhnya itikad pemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Bahwa Indonesia sebagai Negara yang besar telah memandang tindak pidana korupsi sebagai sebuah kejahatan yang dapat menimbulkan begitu besar kerugian yang diderita oleh Masyarakat. Sudah sangat dikenal oleh awam bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara. Fakta senyatanya lebih luas, bahwa korupsi merupakan perbuatan bejat, busuk, jahat, jelek, tidak jujur, dan konotasi negatif lainnya, bahkan extra ordinary crime. Untuk itu, perlu adanya upaya strategis untuk melakukan pencegahan dan penegakan tindak pidana korupsi melaui perlindungan hukum terhadap justice collabolator

show abstract

Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Cited by 5 publications

References 0 publications

Pertanggungjawaban Pidana bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban Pidana bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi

Policy Reconstruction towards Justice Collaborator Determination of Corruption Cases based on Legal Certainty and Benefits Aspects

Perbuatan Tindak Pidana Korupsi dan Penegakannya Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collabolator

Contact Info

Product

Resources

About