Politics and Policy Implementation in the Third World

Grindle, Merilee S.

doi:10.1515/9781400886081

Cited by 355 publications

(317 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

208

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn (1975), George Edwards III (1980), Grindle (1980) dan Mazmanian dan Sabatier (1987). Menurut Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.…”

Section: Model Implementasi Kebijakan Publikunclassified

“…Selain model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III di atas, keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) (Winarno, 2002: 197-198). Variabel ukuran dasar dan tujuan ini menurut Van Meter dan Van Horn juga akan berdampak secara tidak langsung pada kecenderungan pelaksana melalui variabel komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan (Winarno, 2002: 119 …”

Section: Model Implementasi Kebijakan Publikunclassified

See 1 more Smart Citation

Implementasi Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah di Kota Banjar

Maulana¹

2018

Preprint

View full text Add to dashboard Cite

AbstrakProgram Banjar Cerdas (PBC) jenjang pendidikan menengah adalah pemberian dana dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan menengah. Pada kenyataannya implementasi Program Banjar Cerdas tersebut belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Banjar Cerdas jenjang pendidikan menengah di Kota Banjar.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dari informan yang telah ditentukan dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Hasil rekaman data ditranskrip secara penuh. Data selanjutnya dikelompokkan menurut tahapan implementasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Banjar Cerdas jenjang pendidikan menengah di Kota Banjar belum berhasil. Terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi kinerja implementasi Program Banjar Cerdas, antara lain; kurangnya sosialisasi kepada masyarakat baik oleh pemerintah maupun oleh pihak sekolah, tidak adanya insentif bagi pelaksana, kurangnya pelatihan bagi pelaksana, tidak adanya standar operating procedur (SOP), dan kurangnya perhatian pelaksana.Kata kunci: kebijakan publik, implementasi, sekolah gratis. Abstract Program Banjar Cerdas (PBC) secondary education is the provision of funds from the local government for the provision of education secondary education. In fact, the implementation of Program Banjar Cerdas has not been effective. This study aims to determine the implementation of Program Banjar Cerdas secondary education in Banjar.This research uses descriptive qualitative method.

show abstract

Section: Model Implementasi Kebijakan Publikunclassified

Implementasi Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah di Kota Banjar

Maulana¹

2018

Preprint

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Dari ketiga prinsip tersebut, implementasi adalah hal terpentingnya, untuk itu dibutuhkan prakondisi yaitu faktor-faktor komunikasi, disposisi/sikap implementor, struktur birokrasi dan ketersediaan sumber daya (Sintaningrum & Geru, 2011). Menurut Grindle (1980) isi kebijakan dan konteks implementasi tidak dapat dipisahkan dan di dunia ketiga pengaruh politik sangat kental dan diwarnai ketidakpastian, isi kebijakan dan konteks implementasi sangat berpengaruh pada implementasi kebijakan.…”

Section: A Kebijakan Publikunclassified

Quo Vadis Pengarusutamaan Gender(pug) Dalam Kebijakan Publik Di Sektor Kehutanan:kasus Program Perhutanan Sosial Di Indonesia

Desmiwati

2016

Jur. Pen. Eko. Dip.

View full text Add to dashboard Cite

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengarusutamaan gender (PUG) diterapkan dalam kebijakan publik di sektor kehutanan dengan mengambil kasus program perhutanan sosial. Hasil riset menunjukkan, PUG dalam program perhutanan sosial belum terwujud meskipun telah ada aturan dan panduan untuk merumuskan evaluasi program responsif gender, data terpilah, struktur kelompok kerja dan pelatihan, namun output pengarusutamaanya tidak tampak. Faktor yang menyebabkannya adalah: (1) tak memadainya pemahaman terhadap konsep PUG itu sendiri; (2) kebuntuan kelompok kerja untuk memobilisasi dan mengelola pengetahuan atas PUG ke dalam jaringan yang efektif; (3) tak tersedianya data terpilah dan sistem monitoring dan evaluasi sebagai basis untuk melihat ketidakadilan gender di sektor kehutanan. Pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan seharusnya mengevaluasi relevansi PUG dalam perencanaan pembangunan serta memutuskan apakah meninggalkan pendekatan PUG atau memperbaiki dan merevitalisasi pendekatan ini dengan menggeser lokus kajiannya dari pelembagaan gender menjadi penguatan kelembagaan perumus kebijakan itu sendiri. Kata Kunci: Pengarusutamaan gender, perhutanan sosial, kebijakan publik, sektor kehutanan, kebijakan gender ABSTRACT This research aimed to identify how far gender mainstreaming has been implemented into public policy by using

show abstract

“…The literature on implementation suggests that an evaluation of forest certification must take into account the elements of effectiveness, efficiency and impact, and well as secondary effects (Grindle 1980;Hogwood and Gunn 1984;Casley and Kumar 1988). Effectiveness is a measure of performance of an instrument or programme in relation to objectives, efficiency is the rate and cost at which inputs result in outputs, impact is the broader social, economic, political and environmental consequences of a programme and secondary effects are unintended side-effects.…”

Section: Criteria For Assessing Forest Certification Programmesmentioning

confidence: 99%

Forest certification: a policy perspective

Elliott¹

2000

View full text Add to dashboard Cite

Politics and Policy Implementation in the Third World

Cited by 355 publications

References 0 publications

Implementasi Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah di Kota Banjar

Implementasi Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah di Kota Banjar

Quo Vadis Pengarusutamaan Gender(pug) Dalam Kebijakan Publik Di Sektor Kehutanan:kasus Program Perhutanan Sosial Di Indonesia

Forest certification: a policy perspective

Contact Info

Product

Resources

About