PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)

Abstract

AbstrakPokok masalah dalam penelitian ini adalah Problematika mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa per periode januari-desember 2018. Sebagaimana latar belakang penulis dengan melihat angka perceraian di pengadilan agama yang cukup tinggi maka penulis melakukan penelitian dengan sub masalah yaitu 1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di pengadilan agama sungguminasa? 2. Bagaiman problematika mediasi di pengadilan agama sungguminasa?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian field research dengan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini yaitu melalui wawancara langsung dengan hakim serta melaui buku, catatan ataupun arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa per periode januari-desember 2018, dan untuk mengetahui problematika mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa per periode januari – desember 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa telah berjalan sebagaiman mestinya dengan tahapan pertama yaitu tahap pra mediasi, tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan mediasi dan tahap ketiga yaitu tahap akhir mediasi. Adapun problem yang di temukan penulis dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu pertama kebulatan tekad para pihak untuk bercerai, kedua akumulasi kekecewaan salah satu pihak, ketiga tindakan yang di perbuat salah satu pihak tidak dapat di terima, keempat para pihak atau salah satu pihak memiliki pasangan baru (selingkuh), kelima ketidak hadiran salah satu pihak, dan keenam adanya rasa malu untuk mengalah dari para pihak. Dengan melihat uraian problem selama dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa, maka penulis berpendapat bahwa masalah masalah yang menghambat proses mediasi yaitu para pihak itu sendiri karena dengan berdasarkan upaya pengadilan yang telah memberikan fasilitas ke kedua belah pihak namun tetap saja para pihak tetap bersikeras untuk berpisah. Dan tindakan tindakan yang di lakukan pengadilan khususnya dalam menyukseskan proses mediasi telah sejalan dengan anjuran aturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Kata kunci: Para pihak; Mediasi; Perceraian.

Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya

“…21 Akan tetapi, dalam konteks mediasi di pengadilan, ternyata mediasi di pengadilan bersifat wajib. 22 Hal ini berarti proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian melalui perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa di muka pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaiakan sengketa tersebut melalui perdamaian atau perundingan yang dibantu oleh mediator.…”

Ensuring Justice: An In-depth Analysis of Witness Protection in Divorce Cases within the Religious Court in Indonesia

“…Thus, the assumption is that material services will be rendered by darling within the context of a relationship characterized by emotional love and affection (Rosmawati, 2018). In cases of divorce, Nur (2020) said that there are several factors that contribute to its occurrence, including: Firstly. Persistent conflicts (shiqāq) involving continuous interference from third parties and a lack of harmony.…”

“…Therefore, it is highly unlikely that the family would be aware of this, and the likelihood is greater that individuals outside the family, such as neighbors or colleagues, would have knowledge of this matter. This forms the basis for the testimony of family members in cases of shiqāq (Nur, 2020).…”

“…Similarly, if a wife has been absent for 2 years without any communication, besides the family, neighbors would also be aware of it. Therefore, the Panel of Judges must be impartial in the process of proving (Nur, 2020).…”