Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Abstract

Peredaran narkotika di Indonesia semakin meningkat sehingga diperlukan kinerja aparat penegak hukum yang profesional. Badan Narkotika Nasional merupakan penyidik pada tindak pidana Narkotika. Permasalahan pada arikel ini adalah pertama, bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana narkotika guna menentukan kualifikasi pengedar atau pemakai yang dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional? Kedua, bagaimanakah reformasi birokrasi Badan Narkotika Nasional sebagai aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana narkotika?Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan socio legal serta berlokasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.Berdasarkan penelitian dan pembahasan dinyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh BNN didasarkan pada kualifikasi pelaku yang di bedakan menjadi 3 (tiga) yaitu pemakai atau pengguna, pengedar dan produsen. Dalam meningkatkan kinerjanya, perlu ada pembaharuan berupa reformasi birokrasi pada tatanan substansi hukum, struktur hukum, dan kuktur hukum. Hal tersebut akan berpengaruh pada proses penegakan hukum tindak pidana narkotika yang cepat dan profesional.

Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum dengan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

“…Terakhir, mengingat merebaknya peredaran gelap narkotika, upaya pemberantasan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, melainkan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Dengan upaya terpadu dari keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM, dan pemerintah, termasuk BNN, diharapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kasus tindak pidana narkoba secara efektif (Cahyaningtyas, 2019).…”

Forms and Developments of Narcotics Crime During the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Court Decision

“…In contrast, if one of the two intents does not exist, the criminal act is not categorized as medeplegen . Therefore, the qualifications of the perpetrator and the criminal act committed must be distinguished in the crime (Cahyaningtyas, 2019).…”

Law enforcement and eradication of criminal actions of narcotics in Pohuwato district area

“…Sometimes in practice this undercover buy is also carried out by investigators who disguise themselves as ordinary people who will buy narcotics from dealers. (Cahyaningtyas, 2019) Such as the author's interview with Sambo Dalarampalo, a member of the Narcotics Unit of the Pohuwato Police (interview in September 2020):…”

“…Narcotics traffickers are known in 2 terms, namely dealers and pengenadar. One of the characteristics of narcotics dealers is that they are proven to produce, import or export narcotics illegally weighing more than 5 sticks or 5 kg (Cahyaningtyas, 2019). Gorontalo Province is one of the areas that is the red zone for drug trafficking in Indonesia.…”