The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement

Abstract

<p><em>As a multicultural country, legal pluralism in Indonesia should be placed in the perspective of a new social movement, which lies as the abstraction of collective subjects to strive for emancipation. Experience has shown that many policies and political laws concerning natural resources do not provide enough room for the representation of indigenous peoples. As the new social movement in the context of multiculturalism, fighting for socioeconomic and natural resource redistribution is as important as providing spaces to foster cultural struggle in terms of fighting discrimination against indigenous peoples. In Dutch legal pluralism theory is termed as theorie van het rechtspluralisme. Lawrence M. Friedman has proposed a definition of legal pluralism as the presence of different legal systems and cultures in a single political community. This research uses the social legal method with a conceptual and historical approach. According to John Griffiths, legal pluralism is the presence of more than one legal rule in a social circle. Further, the concept of legal pluralism does not promote a dichotomy between state law on the one side and folk law and religious law on the other side.</em></p><p> </p><p><strong><em>Keywords: concept, legal, pluralism</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p><strong>Abstrak</strong></p><p><em>Indonesia sebagai negara yang multikulturalisme hendaknya pluralisme hukum diletakkan dalam perspektif the new social movement yang bertumpu sebagai abstaksi subyek yang secara kolektif demi memperjuangkan emansipasi. Berdasarkan pengalaman, banyak kebijakan dan politik hukum atas sumber daya alam tidak memberi ruang representasi terhadap masyarakat hukum adat. Sebagai the new social movement dalam konteks multikulturisme tidak hanya penting dalam memperjuangkan redistribusi sosial ekonomi dan sumber daya alam, tetapi juga memberi ruang munculnya gerakkan untuk memperjuangkan cultural struggle (tantangan budaya) diskriminasi terhadap masyarakat hukum adat. Lawrence M. Friedman menyajikan pengertian pluralisme hukum yang berarti “adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda dalam sebuah komunitas politik tunggal”. Metode penelitian menggunakan sosial legal dengan pendekatan konseptual dan sejarah. Pluralisme hukum oleh John Griffiths, diartikan bahwa hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkaran sosial, Selanjutnya konsep pluralisme hukum tidak lagi mengedepankan dikotomi antara sistem hukum negara (state law) di satu sisi dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan hukum agama (religious law) di sisi yang lain.</em></p><p> </p><p><strong>Kata Kunci: <em>Konseptual, Pluralisme, Hukum</em><em></em></strong></p>

The Participation of Indigenous Peoples in the Development of Geographical Indications: Between Orientation and Formulation

“…Juridically, the empowerment of Indigenous Peoples is a constitutional Indications: Between Orientation and Formulation" SAS, 29(3) 2023: 524 -534 P-ISSN: 1693-0061, E-ISSN: 2614-2961 mandate, especially Article 18B of the 1945 NRI Constitution, which mandates that the state should recognize and respect the unity of Indigenous Peoples living in Indonesia. 18 The provision recognizes here means that the state must provide guarantees of legal arrangements for Indigenous Peoples to be facilitated as part of Indonesian society that needs to be empowered. With respect, the state needs to carry out specific special policies in empowering Indigenous Peoples.…”

Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia

“…Tujuan dari pembaruan ini tidak hanya terbatas pada pembentukan institusi hukum, tetapi juga diperluas untuk mencakup perubahan menyeluruh yang melibatkan substansi, struktur organisasi, dan budaya hukum. Termasuk di dalamnya adalah hasil dari sistem hukum dalam wujud regulasi pidana serta aspek-aspek budaya seperti sikap dan berbagai nilai yang memengaruhi penerapan sistem hukum (Rahardjo, 1980). Karena itulah, pembaruan hukum pidana seharusnya mengambil pijakan pada nilai-nilai budaya serta aspirasi hukum yang tumbuh di masyarakat Indonesia.…”

Pemberlakuan Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus tentang Penegakan Hukum Syariah di Negara Asia

“…Untuk mengatasi kompleksitas ini, harmonisasi hukum dan perlindungan hak-hak minoritas diperlukan. Pluralisme hukum tidak terbatas di Asia, karena hal ini juga ada di negara-negara Barat, di mana hukum agama dan hukum adat hidup berdampingan dengan hukum negara (Benda-Beckman, 2021;Flambonita, 2021;Michaels, 2009;Mustapha & Gamawa, 2018).…”