Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Abstract

<p><em>This research aims to measure the disclosure level of local governments’ financial reports in Central Java Province. More importantly, we also investigate factors associated with the disclosure level. We measure the disclosure level using the Modified LGA Index. Meanwhile we use the local government’ dependence and government complexity as the independent variables. Using purposive sampling method, this research generates 32 local governments (districts/ municipals) as the final sample. The descriptive analysis suggests that the average value of the disclosure level is 58.46%. Meanwhile, local governments’ dependence on general allocation funds (DAU) and shared revenue funds (DBH) affect the disclosure level. However, we do not find significant effect between local governments’ dependence on special allocation funds (DAK) and government complexity on the disclosure level.</em></p><p><em><br /></em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p align="center"><strong> </strong></p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah, serta menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tingkat pengungkapan diukur dengan menggunakan Modified LGA Index, sedangkan sebagai variabel bebas yang digunakan adalah tingkat ketergantungan daerah, dan kompleksitas pemerintahan. Sampel penelitian ini dipilih menggunakan purposive sampling method, sehingga diperoleh ukuran sampel yaitu 32 laporan keuangan pemerintah daerah. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengungkapan pada masing-masing sampel. Rata-rata nilai pengungkapan sebesar 58,46 persen. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum dan tingkat ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan, tingkat ketergantungan terhadap Dana Alokasi Khusus, dan kompleksitas pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.<em><br /></em></p>

The Effect of Regional Government Size, Legislative Size, Number of Population, and Intergovernmental Revenue on The Financial Statements Disclosure

“…If the principal and agent have the same goals, the agent should carry out the wishes ordered by the principal. [20] states that principals meet the needs of both facilities and funds to carry out company activities, whereas management as an agent has an obligation to manage what has been given by the principal. [3] states that there will be a conflict between the principal and the agent if the agent does not carry out what is ordered by the principal.…”

Dampak Ukuran dan Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

“…Pengungkapan LKPD merupakan faktor penting dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas agar tercipta pemerintahan yang bersih dan tidak menyimpang. Pengungkapan dalam laporan keuangan akan menggambarkan tentang penjelasan dan perincian akun-akun laporan keuangan yang telah disiapkan oleh entitas pemda, serta menggambarkan kondisi pemda dan beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya pada periode pelaporan (Pandansari, 2016).…”

“…Penelitian tentang pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pernah diteliti oleh Putri & Arza (2015) dan Pandansari (2016). Hasil dari penelitian Putri & Arza (2015) menemukan tingkat pengungkapan wajib pemerintah daerah di Sumatera Barat dari tahun 2015-2017 adalah 61%.…”

“…Sedangkan Penelitian Pandansari (2016) menemukan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah adalah 58,46%.…”

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengungkapan Internet Budgeting Reporting

“…Jumlah penduduk yang tinggi menunjukkan kebutuhan penyediaan layanan publik akan semakin tinggi. Jumlah penduduk semakin banyak, akan mengakibatkan Pemda akan semakin dituntut melakukan pengungkapan yang lebih, karena Pemerintah berfungsi sebagai abdi masyarakat (Pandansari, 2016). Hendriyani & Tahar (2015) juga menemukan bahwa semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar dorongan dari masyarakat untuk meminta pengungkapan yang lebih besar dalam transparansi laporan keuangan pemerintah.…”