Untitled

Permatasari, Rosmalinda; Sabar, Arwin; Natakusumah, Dantje Kardana

doi:10.5614/jts.2017.24.1.11

Cited by 13 publications

(14 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Perubahan pola penggunaan lahan memberi dampak pada pengurangan kapasitas resapan (Permatasari, 2017), dicirikan dengan berkurang atau bahkan hilangnya vegetasi. Keberadaan vegetasi pada suatu wilayah memberikan dampak positif bagi keseimbangan ekosistem (Naharuddin, 2017), khususnya disekitar sungai.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Vegetasi Riparian Kawasan Sub-DAS Sungai Gajah Wong Yogyakarta

2020

View full text Add to dashboard Cite

Perubahan lahan memberi dampak pada pengurangan kapasitas resapan khususnya pada riparian sungai yaitu berupa berkurang bahkan hilangnya vegetasi. yang seharusnya menjadi daerah resapan air dan tempat hidup tumbuhan riparian. Dampak ekologi dari berkurangnya vegetasi riparian dapat terjadinya risiko banjir. Jenis vegetasi yang dominan di suatu lokasi dapat dilihat dengan mengetahui nilai tertinggi INP serta keberadaan spesies tumbuhan dilihat dari keanekaragaman suatu vegetasi riparian. Metode yang digunakan metode plot kuadrat. Caranya dengan menmbuat garis transek sepanjang 150m yang dibagi menjadi tiga plot kuadrat, dengan jarak antar plot 40m. Tiap titik tersebut diletakkan plot kuadrat berukuran 10m x 10m untuk pohon, 5m x 5m untuk perdu, dan 1m x 1m untuk herba. Analisis vegetasi, meliputi : kerapatan, dominansi, dan frekuensi. Penelitian dilakukan di kawasan Sub-DAS Sungai Gajah Wong. Hasil dan pembahasan Penelitian ini berupa ditemukan 49 jenis tumbuhan. Spesies tumbuhan yang ditemukan pada habitus pohon terdiri 13 famili. Habitus perdu terdiri 12 famili, dan habitus terdiri herba 12 famili. INP tertinggi pada habitus pohon didominasi oleh jenis bambu. INP tertinggi pada habitus perdu didominasi oleh Mimusa pudica yang hampir pada setiap daerah hulu, tengah dan hilir ditemukan, sedangkan INP habitus herba berupa gulma. Perbedaan indeks keanekaragaman (H’) habitus pohon, perdu dan herba disebabkan oleh berkurang atau bahkan menghilangnya vegetasi akibat perubahan lahan mempengaruhi pola persebaran vegetasi riparian.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Vegetasi Riparian Kawasan Sub-DAS Sungai Gajah Wong Yogyakarta

2020

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Sering dijumpai pola penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan tersebut, sehingga timbul berbagai masalah, seperti terjadinya jutaan lahan kritis, hilangnya lahan subur, dan terjadinya pencemaran tanah. (Permatasari, 2017). Pada tahun 1994, kerusakan DAS super prioritas di Indonesia yang dinyatakan kritis berjumlah 39 DAS, pada tahun 2000 kerusakan DAS super prioritas bertambah yaitu mencapai 58 DAS.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Kajian Peran Stakeholder Pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu, Studi Kasus DAS Krueng Aceh

et al. 2021

View full text Add to dashboard Cite

Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) semakin meningkat, disamping karena faktor perubahan tutupan lahan, faktor pengelolaan DAS juga menjadi pemicu. Peraturan Pemerintah (PP) No.37 Tahun 2012 dan Perda (Qanun) No. 7 tahun 2018 merupakan landasan pengelolaan DAS di Aceh. DAS Krueng Aceh merupakan DAS prioritas yang kondisinya kritis, pengelolaan DAS Krueng Aceh memerlukan penanganan terpadu oleh stakeholders terkait. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis PP, Qanun, stakeholders pengelola DAS Krueng Aceh dan implementasi kebijakan berdasarkan perubahan kondisi biofisik DAS. Analisis yang digunakan kajian ini adalah analisis perubahan kondisi biofisik DAS, analisis stakeholders, serta analisis implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil analisis kondisi biofisik DAS, tutupan lahan DAS Krueng Aceh dalam 10 tahun terakhir menunjukkan perubahan yang sangat signifikan pada tahun 2020, perubahan ini berdampak pada kondisi hidrologi DAS dimana terjadi perubahan debit sungai maksimum pada tahun 2020 sebesar 15.78 m³/detik dibandingkan tahun 2019 sebesar 10.09 m³/detik. Dari pendalaman isi PP dan Qanun diketahui hal pokok kegiatan pengelolaan DAS yakni ; peningkatan daya dukung DAS, pengelolaan sumber daya air, dan penataan ruang. Terdapat 20 stakeholders yang terlibat pengelolaan DAS Krueng Aceh, stakeholders pemerintah memiliki kepentingan yang tinggi dan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Bila dilihat dari kondisi biofisik DAS tahun 2020 dan dikaitkan dengan peraturan perundangan, analisis stakeholders, serta analisis implementasi kebijakan dapat dikatakan bahwa kegiatan pengelolaan DAS secara terpadu belum berjalan sesuai isi kebijakan. Untuk mewujudkan hal tersebut perintah PP dan Qanun harus dilaksanakan secara tegas, Tim Koordinasi Pengelolaan DAS Terpadu (TKPDAS-T) yang sudah dibentuk harus sesegera mungkin difungsikan untuk mewujudkan implementasi kebijakan pengelolaan DAS terpadu.ABSTRACTWatershed damage is increasing, in addition to changes in land cover, watershed management factors are also a trigger. Government Regulation (PP) No.37 of 2012 and Perda (Qanun) No. 7 of 2018 is the cornerstone of watershed management in Aceh. Krueng Aceh watershed is a priority watershed whose condition is critical, the management of Krueng Aceh watershed requires integrated handling by relevant stakeholders. This study aims to analyze PP, Qanun, stakeholders of Krueng Aceh watershed management and policy implementation based on changes in watershed biophysical conditions. The analysis used by this study is an analysis of changes in the biophysical condition of the watershed, stakeholder analysis, and policy implementation analysis. Based on the results of the analysis of the biophysical condition of the watershed, the cover of the Krueng Aceh watershed in the last 10 years showed a very significant change in 2020, this change has an impact on the condition of watershed hydrology where there is a maximum river discharge change in 2020 of 15.78 m³ / second compared to 2019 of 10.09 m³ / second. From the deepening of the contents of PP and Qanun, it is known that the main things of watershed management activities are; increased watershed carrying capacity, water resource management, and spatial arrangement. There are 20 stakeholders involved in the management of the Krueng Aceh watershed, government stakeholders have high interests and resources to carry out activities. When viewed from the biophysical condition of the watershed in 2020 and associated with legislation, stakeholder analysis, and policy implementation analysis, it can be said that integrated watershed management activities have not been run with the contents of the policy. To realize this, the PP and Qanun orders must be implemented strictly, the Integrated Watershed Management Coordination Team (TKPDAS-T) that has been established must be as soon as possible to realize the implementation of integrated watershed management policies.

show abstract

“…Selama periode 1992-2003, perubahan penutupan lahan telah menyebabkan kerugian ekonomi 3 PLTA (Saguling, Cirata, dan Jatiluhur) dan kerugian PDAM pengguna air Citarum (Tampubolon, 2007). Hasil penelitian Permatasari, Arwin, & Natakusumah (2017) di DAS Komering Hulu menunjukkan bahwa perubahan pola penggunaan lahan memberi dampak pada pengurangan kapasitas resapan sehingga terjadi peningkatkan laju limpasan permukaan. Pada lokasi tersebut terjadi penurunan luas kawasan hutan dan terjadi kenaikan penggunaan lahan untuk sawah, pertanian, tegalan, dan kebun.…”

Section: Implikasi Hak Kepemilikan Pribadi Terhadap Pengkonversianunclassified

Implikasi Hak Kepemilikan Dan Konversi Hutan Rakyat: Studi Kasus Daerah Tangkapan Air Waduk Jatigede

Parlinah¹,

Nugroho

Saleh

et al. 2020

j.penelit.sosial.ekonomi.kehutan.

View full text Add to dashboard Cite

Small-scale forest as private property has implications on autonomous management decisions, including whether it will be preserved or converted. Changes in land management at the water catchment area of Jatigede reservoir will impact on the dam condition. The purposes of this study are to determine the financial feasibility level of the small-scale forest business compare to other forms of land management, to identify factors influencing farmer's decisions, and to evaluate implication of property rights to the conversion of small-scale forest. The results show that small-scale forest management in Jatigede catchment area is generally found in the form of woodlands and agroforestry. Other forms of land management are rice fields and crops. Financial analysis shows that all land management patterns are feasible. The economic factors in the form of profits, savings, and selffulfillment are the dominant motivations for timber planting. The financial benefit difference between agroforestry and crops management is not very large, but the potential for conversion is still exists due to daily need fulfillment. One approach that can be applied to prevent small-scale forest conversion is through policy interventions on payment for environmental services, where the target is more intended for empowerment activities to meet the needs of daily living.

show abstract

Untitled

Abstract: Abstrak Daerah tangkapan sungai Komering Hulu memberi kontribusi nyata terhadap daerah aliran sungai 135,88 m3/det (1971-1991 dan 1992-2010 135.88 m3 / sec (1971-1991 and 1992-2010

Cited by 13 publications

References 0 publications

Vegetasi Riparian Kawasan Sub-DAS Sungai Gajah Wong Yogyakarta

Vegetasi Riparian Kawasan Sub-DAS Sungai Gajah Wong Yogyakarta

Kajian Peran Stakeholder Pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu, Studi Kasus DAS Krueng Aceh

Implikasi Hak Kepemilikan Dan Konversi Hutan Rakyat: Studi Kasus Daerah Tangkapan Air Waduk Jatigede

Contact Info

Product

Resources

About