A Necessity or a Premature Move? The Shift of Indonesian Production Sharing Contract in the Oil and Gas Industry

Yuniza, Mailinda Eka; Rebecca, Aicha Grade; Ramadhaniati, Rahmah Candrika

doi:10.32479/ijeep.9024

Cited by 2 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Berbeda dengan sistem Cost recovery dimana pemerintah kemudian mengganti biaya operasional yang dikeluarkan oleh kontraktor untuk eksplorasi dan eksploitasi migas, dalam sistem Gross split sudah ada ketentuan tentang bagi hasil yang jelas antara kontraktor dan pemerintah sejak awal dan semua biaya operasional ditanggung oleh kontraktor. 40 Sayangnya, penerapan Gross split tidak berjalan lancar mengingat ketentuan-ketentuan yang dibuat pemerintah untuk sistem Gross split masih sangat premature. 41 Lebih lanjut, sistem kontrak kerja sama Gross split yang mirip sistem Tax / Royalty (Konsesi), pada dasarnya juga mengenal cost recovery / cost deduction, hanya saja angkanya ditetapkan di depan.…”

Section: Hasil Dan Pembahasan a Karakteristik Usaha Hulu Migasunclassified

“…40 Sayangnya, penerapan Gross split tidak berjalan lancar mengingat ketentuan-ketentuan yang dibuat pemerintah untuk sistem Gross split masih sangat premature. 41 Lebih lanjut, sistem kontrak kerja sama Gross split yang mirip sistem Tax / Royalty (Konsesi), pada dasarnya juga mengenal cost recovery / cost deduction, hanya saja angkanya ditetapkan di depan. Rinto Pudyantoro menambahkan bahwa kesalahpahaman tentang Cost recovery berpangkal pada pemahaman yang salah yang mengira bahwa bisnis hulu migas adalah sepenuhnya bisnis kontraktor.…”

Section: Hasil Dan Pembahasan a Karakteristik Usaha Hulu Migasunclassified

See 1 more Smart Citation

Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik

Setyadi

Yuniza

2021

JIC

Self Cite

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), baik sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Kegiatan usaha hulu migas merupakan kegiatan pemerintah yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, minimnya kegiatan eksplorasi yang salah satunya disebabkan oleh rumitnya perizinan, harus segera diselesaikan. Terkait hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018). Tulisan ini menggambarkan karakteristik Usaha Hulu Migas, melakukan inventarisasi dan mapping perizinan di sektor hulu migas setelah diperlakukannya PP 24/2018, melakukan evaluasi dan analisis kesesuaian PP 24/2018 dengan kebutuhan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki perizinan migas kedepan. Rekomendasi yang diberikan masih tetap relevan meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya. Tidak banyak tulisan mengenai kegiatan hulu migas khusunya dari aspek hukum apalagi mengenai perizinan, termasuk penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu data yang utama digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kegiatan hulu migas memiliki karakteristik yang berbeda dan spesifik dibandingkan kegiatan usaha lainnya, 2) untuk mendukung sistem OSS sebagaimana diatur dalam PP 24/2018, pada awal tahun 2020 SKK Migas membentuk One Door Service Policy (ODSP), 3) Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakter kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga OSS tidak bisa diharapkan untuk menjadi solusi bagi penyelesaian kerumitan perizinan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden yang dapat mengakomodir kondisi khusus hulu migas, menyederhanakan perizinan hulu migas secara menyeluruh dan memperkuat ODSP.

show abstract

Section: Hasil Dan Pembahasan a Karakteristik Usaha Hulu Migasunclassified

Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik

Setyadi

Yuniza

2021

JIC

Self Cite

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

Is the Oil and Gas Block Policy in Idonesia Effective? Empirical Approach Based on Company Rating Developments

Jusuf,

Hadna,

Darwin

et al. 2024

J. of Law and Sust. Develop.

View full text Add to dashboard Cite

Objective: This study aims to identify the empirical influence of the assessment criteria for Indonesian oil and gas auctions on total oil and gas block production. The role of remaining concession time, contract policy and block size are considered. Theoretical Framework: In this topic, the concepts and agency theories underlying the research are presented, providing a strong basis for understanding the context of the influence of oil and gas block policies in Indonesia. Method: This research uses an exploratory quantitative approach. The research sample consisted of 157 petroleum and 140 natural gas blocks that had carried out production activities. Ordinary least square (OLS) regression used to empirically test the hypothesis. Results and Discussion: The results show that the ranking of oil and gas companies has a significant positive effect on the productivity of blocks. Meanwhile, remaining concession time has a significant positive relationship only for the natural gas. This research also found a significant negative effect of the gross split contract on block production. Finally, it was found that company ranking had a positive and significant effect on production both in large and small blocks. However, the relationship between ranking and productivity is stronger and more consequential for large-scale blocks compared to small-scale blocks. Research Implications: Contract policymakers need to review the gross split policy because it is not in line with the initial goal of increasing efficiency. The results clearly show that strict government policies can reduce agency costs while encouraging oil and gas production, however, this can hinder the competitiveness of the sector. The government does not need to give excessive priority to high-ranking companies in managing small-scale blocks in order to attract new investors. Originality/Value: To the best of our knowledge, this research is the first study to develop a ranking method for oil and gas companies in Indonesia.

show abstract

A Necessity or a Premature Move? The Shift of Indonesian Production Sharing Contract in the Oil and Gas Industry

Cited by 2 publications

References 0 publications

Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik

Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik

Is the Oil and Gas Block Policy in Idonesia Effective? Empirical Approach Based on Company Rating Developments

Contact Info

Product

Resources

About