Akibat Hukum Pengalihan Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Tinjauan Asas Keseimbangan Dan Itikad Baik Dalam Putusan Pengadilan

Abstract

The process of buying a house through a Home Ownership Credit is always encountered problems with installment payment problems, so that the buyer is exposed to default because he does not pay the installments according to the agreement signed between the buyer and the bank. The effort taken by the buyer to avoid default in the form of a foreclosure or auction of a house is to sell to a third party. The act of the buyer transferring the ownership of the house when the credit process has not been completed to a third party raises legal problems when in the process of transfer (take over) without the knowledge of the lending Bank, such as the detention of the land deed by the Bank which is still on behalf of the first debtor. This study uses a normative approach and a case approach to review the decision No. 80 / Pdt.G / 2015 / PN.Sda on the issue of transferring credit to third parties without the knowledge of the bank, namely the National Savings Bank that provides credit. This study concludes that the court's decision to accept claims from the plaintiff (third party), although only based on evidence in the form of a stamped purchase agreement, proof of installment payments and land and building tax in a timely manner which is assessed as good faith as stated in Article 55 ( 2) Law Number 01/2011 and the provisions of Article 1338 (1) of the Civil Code is valid. Legal considerations in court decisions refer to good faith, and arguments about the application of the principle of balance in agreements that both parties should fulfill and implement the agreement, although the position of the State Savings Bank is stronger but it must be balanced with the obligation to fulfill good faith. In addition, the principle of protecting the rights of debtors in a home purchase credit agreement, in accordance with Article 4 of the UUPK, the buyer or debtor is entitled to obtain documents that are used as collateral for the duration of the credit process.Proses pembelian rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah sepanjang waktu selalu dijumpai masalah kendala pembayaran angsuran, sehingga pihak pembeli terkena wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai kesepakatan yang ditandatangani antara pihak pembeli dengan pihak bank. Upaya yang dilakukan pihak pembeli untuk menghindari wanprestasi berupa penyitaan atau pelelangan atas rumah adalah menjual pada pihak ketiga. Tindakan pembeli yang mengalihkan kepemilikan rumah saat proses kredit belum selesai ke pihak ketiga menimbulkan masalah hukum bilamana dalam proses pengalihan (take over) tanpa sepengetahuan pihak Bank pemberi kredit, seperti penahanan akta tanah oleh pihak Bank yang masih atas nama debitur pertama. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan kasus untuk mengkaji putusan No. 80/Pdt.G/2015/PN.Sda atas masalah pengalihan kredit pada pihak ketiga tanpa sepengatahuan pihak bank, yaitu Bank Tabungan Negara yang memberikan kredit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan pengadilan yang menerima tuntutan dari penggugat (pihak ketiga) meskipun hanya berdasarkan bukti berupa surat perjanjian jual beli bermaterai cukup, bukti pembayaran angsuran dan pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu yang dinilai sebagai itikat baik seperti yang tertera dalam Pasal 55 (2) UU Nomor 01/2011 dan ketentuan Pasal 1338 (1) KUH Perdata adalah sah. Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan mengacu pada itikad baik, dan argumentasi tentang penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian yang semestinya kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian, meskipun kedudukan pihak Bank Tabungan Negara lebih kuat namun harus diimbangi kewajiban untuk memenuhi itikad baik. Selain itu asas perlindungan hak debitur pada perjanjian kredit pembelian rumah, sesuai Pasal 4 UUPK pihak pembeli atau debitur berhak memperoleh dokumen yang dijadikan jaminan selama proses kreditnya selesai.

Jual Beli Rumah dengan Status Hak Tanggungan Perspektif KUH Perdata dan Fikih Empat Mazhab

“…Ketiga, penelitian dari Febrian Dwi Laksono, Thohir Luth, dan Siti Hamidah, 6 hasil dalam penelitian ini adalah konsep hubungan utang piutang dalam Pasal 3 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak hanya terbatas pada hubungan hukum pinjam meminjam, sebagaimana dalam konsep perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga perjanjian lain yang memiliki sifat obligatoir. Keempat, penelitian yang ditulis oleh Meike Binsneyder dan Abraham Ferry Rosando, 7 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan mengacu pada itikad baik dan argumentasi tentang penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian yang semestinya kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian, meskipun kedudukan pihak Bank Tabungan Negara lebih kuat namun harus diimbangi kewajiban untuk memenuhi itikad baik. Kelima, penelitian yang disusun oleh (a) Siti Jamilah, Endang Purwaningsih, dan Chandra Yusuf; 8 (b) Foead Kamaludin, R. Murjiyanto, dan Sunarya Raharja; 9 hasil kedua penelitian ini mempunyai persamaan dalam mengungkapkan pelaksanaan pembebanan hak tanggungan pada akad murabahah sama seperti pembebanan hak tanggungan pada perjanjian kredit, prinsip akad murabahah sebagai perjanjian jual beli tidak dilaksanakan secara benar melainkan dianggap sebagai perjanjian utang piutang.…”

Foundation Management's Liability for the Criminal Action of Foundation Funds Abusing Justice for All (YKUS)

“…Based on Article 1365 of the Civil Code, an act of violating the law is an act committed by a person who due to his fault has caused harm to another person. (7) The organization of YKUS is carried out by a foundation organ consisting of managers, supervisors and supervisors. Article 35 of the Foundation Law provides that (1) Foundation administrators are fully responsible for the management of the Foundation for the interests and objectives of the Foundation and have the right to represent the Foundation both inside and outside the Court.…”

Implementasi Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPR INSUMO Sumberarto Kediri

“…14 Sebagai pihak yang menghadapi masalah, bank memiliki kebebasan untuk menentukan lembaga mana yang akan dipilih untuk penyelesaian wanprestasi dengan nasabahnya. 15 Mekanisme penyelesaian kasus wanprestasi terdapat 2 (dua) macam yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Dalam menangani wanprestasi, pimpinan bank harus tetap berpegang pada pedoman pokok penanganan kredit bermasalah, yaitu usaha penyelamatan kredit secara maksimal.…”