Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang

Abstract

This study aims to measure the application of the principle of accountability carried out by the Panggungrejo Village Government, Kepanjen District, Malang Regency in the management of Village Fund Allocation. This study used qualitative methods with data collection techniques used in the form of open interviews which were then followed by data validity testing using triangulation techniques. The results showed that all stages of Village Fund Allocation management carried out by the Panggungrejo Village Government had implemented the principle of accountability although there were obstacles experienced at the implementation stage, the cause of which was the delay in disbursing funds from the Malang Regency Government. Even so, the Panggungrejo Village Government has succeeded in implementing all indicators of conformity according to Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 at each stage.
 Keywords: Accountability, Village Fund Allocation, Village Government.

Evektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

“…[2] Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu system pengelolaan pembangunan bersama-sama yang direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah indonesia. [3] Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemerdayaan dan partisipatif. Pemerdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.…”

Analisis Penerapan Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)

“…Namun saat ini masih banyak aparat desa yang belum menciptakan akuntabilitas, hal ini terbukti dengan adanya penelitian Riyanto (2015) yang melakukan penelitian tentang akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukan mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggung jawabkan di depan seluruh pihak Pemerintah Desa, tetapi belum dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Amirullah (2016) yang melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa Brumbungan Kidul, penelitian ini menunjukan bahwa secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa sudah baik.…”

“…Kurangnya pengetahuan dari pemerintah desa menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pada penelitian (Syahadatina, 2017) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabuoaten Sampang menyatakan bahwa pada objek penelitian tersebut sudah menerapkan prinsip akuntabilitas.…”

“…Namun saat ini masih banyak aparat desa yang belum menciptakan akuntabilitas dan transparansi, hal ini terbukti dengan adanya penelitian (Riyanto, 2015) yang melakukan penelitian tentang akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukan mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak Pemerintah Desa, tetapi belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.…”

Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

“…Hasil tes tersebut konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya. (Mamelo, 2016), (Ferina, 2016) dan (Fajri, 2015) mengemukakan bahwa pemerintah desa perlu mempersiapkan diri dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Satu hal yang perlu disiapkan pemerintah desa adalah komitmen.…”