2023
DOI: 10.53491/oikonomika.v4i1.614
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory

Yusril Mahendra,
M. Wahyuddin Abdullah,
Saiful Muchlis

Abstract: This research seeks to comprehend the responsibility of village fund management in light of the sharia business theory. The necessity of accountability in the administration of village funds must be emphasized in order to achieve public and government confidence, which is the primary purpose of village funds. This study employs a descriptive qualitative literature review or literature review methodology. According to the findings of this research, all village governments aim for good governance, which includes… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2024
2024
2024
2024

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(1 citation statement)
references
References 16 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berpartsipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan (Sutrisna & Setiawati, 2023). Ketidaktransparan, potensi korupsi, dan kurangnya partisipasi masyarakat dapat menjadi beberapa masalah yang merintangi akuntabilitas pemerintahan di tingkat lokal (Mahendra et al, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik akuntabilitas pemerintahan Kota Kendari sebagai gambaran representatif dari kondisi yang dihadapi oleh pemerintahan daerah di Indonesia.…”
unclassified
“…Pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berpartsipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan (Sutrisna & Setiawati, 2023). Ketidaktransparan, potensi korupsi, dan kurangnya partisipasi masyarakat dapat menjadi beberapa masalah yang merintangi akuntabilitas pemerintahan di tingkat lokal (Mahendra et al, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik akuntabilitas pemerintahan Kota Kendari sebagai gambaran representatif dari kondisi yang dihadapi oleh pemerintahan daerah di Indonesia.…”
unclassified