Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Proses Perencanaan Dan Penganggaran Daerah

Abstract

The purpose of this research is to describe the process consistency and the result of planning and budgeting in Malang City. Besides that it also formulates the recommendation for increasing participative effectiveness and planning process eficiency, budgeting and transparenq). Based on the document of development planning which has been elaborated earlier and the result of survey and inferential researcher analysis, i, appears that there are sotne inconsistencies in planning process and budgeting in the area of Malang City. Budgeting planning process of the area are said to be effective when all are related to the specified program priority, the intention can be reached in timely mean and matched with regulation. Based on the result of survey to 50 respondents, they said that inconsistencies have occurred. These are due to the goods that are not totally related to the regulation (product punished). It is also due to the time of doing the budgeting process. From 6 steps in budgeting planning process, they are in consistency. It is found that budgeting planning process in Malang City is not yet effective. Meanwhile, budgeting planning process of the area are said to be eficient if some of the proposals from Musrenbang (the conformity of planning and developrnent) are accommodated in APBD. It can be generalized that very few proposals are agreed due to the limited budget.

Pengaruh Keberagaman terhadap Pengambilan Keputusan: Studi Kasus Pemerintah Desa Ngadas

“…Desa Ngadas memiliki keindahan yang tidak hanya terbatas pada pemandangan alamnya, tetapi juga memiliki keindahan pada berbagai kekayaan adat istiadat dan budayanya. Walaupun penduduknya mayoritas dari Suku Tengger, akan tetapi Desa Ngadas sejauh ini berhasil mempertahankan warisan budaya mereka di tengah perkembangan globalisasi (Sopanah, 2017). Desa Ngadas adalah salah satu contoh masyarakat yang kaya akan keberagaman dalam pengambilan keputusan.…”

Perencanaan dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Berperspektif Gender pada Pemerintah Daerah

“…Perencanaan Anggaran (X1) Perencanaan Anggaran (X1) adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan indikator penelitian kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada dalam nota keuangan yang disampaikan dalam bentuk narasi menggambarkan (Sopanah, 2011). Variabel perencanaan anggaran menggunakan skala interval dengan teknik semantic differential.…”

“…Pembangunan yang hanya menguntungkan salah satu gender tidak akan mengoptimalkan kinerja pembangunan itu sendiri (Nasution & Marthalina, 2018). Penelitian yang pernah dilakukan oleh Sopanah (2011) di wilayah Malang Raya menunjukkan hasil bahwa keterlibatan masyarakat (partisipasi rakyat) dalam penyusunan anggaran masih sangat kecil bahkan tidak ada sama sekali. Penyebab ketidakefektifan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD diantaranya: pertama, tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan dari DPRD.…”

“…Kedua, mekanisme Musbangkel, UDKP dan Rakorbang (sekarang istilahnya Musrembang) yang ditempuh hanya sekedar formalitas belaka. Ketiga, ketidakpedulian (ketidaksadaran) dari masyarakat khususnya masyarakat masih relatif kecil yang disebabkan karena hanya sedikit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendidikan politik kepada masyarakat (Sopanah, 2011).…”

“…Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD menyebabkan terjadinya banyak distorsi. Menurut Sopanah (2011), hasil dari penelitian tersebut adalah paling tidak terdapat lima distorsi dalam proses penyusunan APBD yaitu: sebagian besar anggaran dinikmati oleh kalangan birokrasi, alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan problem nyata yang di hadapi, alokasi anggaran yang tidak perspektif gender, tertutupnya akses anggaran kepada publik dan minimnya partisipasi masyarakat, juga menemukan strategi dalam mengeliminasi distorsi yang terjadi yaitu dengan merubah paradigma dari perencanaan pembangunan dengan pendekatan pemerintah pusat ke pendekatan masyarakat dengan dua cara 1) pendekatan struktural dan 2) pendekatan sosiokultural. Pendekatan struktural dilakukan dengan cara mengadvokasikan berbagai instrumen hukum dan kelembagaan yang memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengakses informasi, dan mengontrol akuntabilitas pemerintah, sedangkan pendekatan sosiokultural dilakukan melalui proses pendidikan, pengorganisasian, dan pendampingan masyarakat agar masyarakat dapat mengakselerasi aspirasi dan kepentingan mereka.…”