Analisis fasilitas tarif pajak penghasilan terutang ditinjau dari penghasilan bruto

Abstract

National development is a sustainable development related to the whole life of society, nation, and state. National development is supported by several supporting aspects, one of which is tax revenue. This research aims to find out the facility of income tax rate payable in terms of gross income. The type of research used in this research is Interpretive Qualitative data. This Study uses data collection techniques, namely interview techniques, documentation, and observation. The types of data used in this stud are primary data and secondary data. The data analysis technique used is the descriptive analysis technique. The government issued tax law number 36 of 2008 by providing an incentive for tax reduction facilities for taxpayers, as stated in article 31E. The research results show that KPRI Universitas Brawijaya Malang has implemented Article 31E of the PPh Law Number 36 of 2008.

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan atas Perubahan Rezim Perpajakan Wajib Pajak Badan UMKM

“…Penelitian lain menyebutkan bahwa objek penelitian dengan penghasilan neto yang terbilang kecil dapat menghasilkan beban pajak final yang lebih besar daripada Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang PPh (Christian & dkk, 2019). Selain itu, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa objek penelitian dalam realisasinya hanya dapat memanfaatkan PPh terutang sesuai dengan Pasal 31E karena omzet yang diperoleh telah melewati batas yang ditentukan dalam Pajak Penghasilan final (Wikardojo & dkk, 2021). Berdasarkan alasan dan fakta yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 31E bagi Wajib Pajak Badan UMKM sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu fasilitas Pajak Penghasilan final.…”

Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Dan Peraturan Terkait PPH Terutang Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

“…Ini mengandung pengertian bahwa subjek pajak baru dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan. (Kuncoro dalam Wikardojo dan Mukoffi, 2021) Dimensi Pajak Penghasilan Terutang menurut Kuncoro dalam Wikardojo dan Mukoffi (2021) adalah menteri keuangan menetapkan tanggal pembayaran dan penyetoran pajak, yang sebagian ditetapkan sebelum akhir tahun pajak dan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan.…”